Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas menemukan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang sampai saat ini belum mendapatkan anggaran untuk kebutuhan sarana dan prasarana.

“Iya, jadi belum dapat anggaran, karena statusnya dari Posal (Pos TNI AL) sekarang naik jadi Lanal tipe D, tapi luar biasa Mayor Tedju yang sudah mengkondisikan anggotanya dengan berbagai macam keterbatasan,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan akan segera menyampaikan aspirasi tersebut ke Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal).

Dia juga mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus mendapat perhatian dan alokasi anggaran untuk membangun kekuatan pertahanan terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar).

“Saya berharap ada dukungan transportasi laut untuk menunjang mobilitas agar maksimal, karena mereka bergerak dari pos ke pelabuhan dan sebaliknya. Saya juga berikan apresiasi kepada Komandan Lanal Nabire yang telah mengkondisikan tempat ini dengan anggota kurang lebih ada tujuh orang,” tambahnya.

Legislator asal Papua itu memahami bahwa menjadi anggota TNI memang tidak mudah, para komandan juga harus memiliki kreativitas tinggi untuk bisa membangun postur pertahanan di daerah-daerah pesisir dengan kebutuhan organisasi yang tinggi.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Lanal Nabire Mayor Tedju mengatakan bahwa sesuai dengan tugas dan fungsi TNI AL sebagai prajurit perairan laut yang paling pokok adalah kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan patroli dan pengawasan di laut.

“Sampai saat ini memang kami belum mendapatkan dukungan karena memang ini perubahan status dari Posal menjadi Lanal tipe D walaupun demikian kami tidak bisa hanya menunggu, tetapi kami juga bekerja sama dengan instansi terkait sehingga tugas pokok itu bisa berjalan dan lancar,” ujar Tedju.

Baca juga: Komisi I DPR dorong investigasi mendalam terkait kerusuhan di Papua

Baca juga: Anggota Komisi I DPR evaluasi implementasi UU Otsus Papua di Biak