Manado (ANTARA) - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara dan para pihak bergotong royong menurunkan angka stunting di daerah ini.

"Advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, promosi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan bagi mitra kerja dan pemangku kepentingan di daerah penting dilakukan dalam rangka menurunkan angka stunting," kata Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Diano T Tandaju di Manado, Jumat.

Mencegah dan menurunkan angka stunting tersebut, kata Diano, tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan para pemangku kepentingan di daerah yang bergerak di berbagai bidang.

"Kita harus gotong royong dalam mengatasi problem ini (stunting)," kata Diano didampingi Ketua Pokja Peningkatan Kwalitas KB/KR dan dan Pelaksana kegiatan Nelly Mamahit SH.

Baca juga: BKKBN Sulut bentuk satgas percepatan penurunan stunting

Baca juga: BKKBN Sulut Pemkab Minahasa Utara akselerasi turunkan stunting

Karena itu, menurut dia, upaya yang harus dilakukan adalah membuat indikator yang bisa menyentuh hingga tahapan implementasi di tingkat kabupaten dan kota serta desa dan kelurahan.

Diano mengatakan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut ditargetkan mencapai 12,37 persen di tahun 2024 mendatang.

Dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia mencapai sebesar 21,6 persen.

Angka ini menunjukkan terjadinya penurunan dari hasil studi sebelumnya di tahun 2021 yakni sebesar 24,4 persen.

Kondisi seperti ini sama halnya dengan prevalensi penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Utara dari 21,6 persen pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 20,5 persen di tahun 2022.

"Masih ada beberapa kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan sehingga perlu diintervensi lebih serius lagi oleh semua stakeholder terkait baik melalui intervensi spesifik maupun intervensi sensitif," katanya.

Koordinasi lintas sektor untuk penurunan angka stunting diikuti Kepala OPD-KB, tim audit kasus stunting, technical assistant, Dinas Kesehatan, Bappeda, PPKS Nyiur Melambai, AIPGI, IDAI, BPPW, TP-PKK, IBI, POGI, koordinator program, program manager, office assistant Satgas, serta IPeKB se Sulawesi Utara.*

Baca juga: Wagub: Turunkan tengkes perlu sinergi semua pihak

Baca juga: Pemprov Sulut targetkan angka stunting di bawah 14 persen