Brussels (ANTARA) - Komisi Eropa pada Kamis menggelar konsultasi tentang masa depan sektor telekomunikasi Eropa yang diawali dengan proses yang bisa mengharuskan perusahaan-perusahaan big tech membayar ongkos jaringan.

Selama lebih dari 20 tahun, Deutsche Telekom, Orange, Telefonica, Telecom Italia dan operator-operator lain melobi perusahaan-perusahaan teknologi besar, seperti Google, Apple, Meta Platform dan Netflix, agar mengeluarkan kontribusi untuk jaringan 5G dan pita lebar (broadband).

Komisi Eropa menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan itu, termasuk Amazon dan Microsoft, menguasai lebih dari separuh lalu lintas internet.

Perusahaan-perusahaan teknologi tersebut menyebut langkah Komisi Eropa itu sebagai pajak internet, yang bakal merusak netralitas jejaring Uni Eropa yang mengharuskan semua pengguna diperlakukan sama.

Konsultasi selama 12 pekan tersebut akan berakhir 19 Mei.

Kepala Industri Uni Eropa Thierry Breton sendiri mengaku tidak sedang membidik perusahaan mana pun, tetapi dia menyinggung investasi besar yang sudah dibenamkan untuk jaringan 5G dan broadband.

"Beban investasi ini semakin berat saja. Dan itu sebagian akibat pengembalian investasi yang rendah dalam sektor telekomunikasi, naiknya biaya bahan baku, dan konteks geopolitik dunia, beban energi, yang tentu saja berperan besar," kata Breton.

Dia menambahkan bahwa Uni Eropa hanya ingin bertindak demi kepentingan penduduk di kawasan itu.

Menurut dia, mekanisme sumbangan bisa menjadi salah satu solusi.

Menurut sebuah dokumen yang dilihat Reuters bulan lalu, para responden konsultasi akan ditanyai soal apakah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar dari lalu lintas internet harus tunduk kepada mekanisme pembayaran langsung untuk membiayai pemakaian jaringan.

Mereka juga akan ditanya apakah Uni Eropa mesti mengenakan retribusi kontinental atau retribusi digital atau membuat pendanaan.

"Kami berharap bergerak cepat sehingga pada musim panas kami bisa membuat kesimpulan dan kemudian tinggal melihat apa yang bisa kami lakukan untuk terus maju," kata Breton.

Setiap rancangan legislasi harus disetujui oleh negara-negara Uni Eropa dan parlemen Uni Eropa sebelum menjadi undang-undang.

"Konsultasi ini adalah sebuah langkah positif dan mendesak guna mengatasi ketidakseimbangan besar dalam ekosistem internet demi kepentingan pengguna langsung di Eropa," kata kelompok lobi telekomunikasi ETNO.

Sebaliknya, kelompok teknologi Asosiasi Industri Komputer dan Komunikasi (CCIA) mengkritik rancangan legislasi tersebut.

"Warga Eropa sudah membayar akses internet kepada operator telekomunikasi, mereka seharusnya tak perlu lagi mengeluarkan uang kepada operator telekomunikasi lewat layanan streaming dan cloud yang lebih mahal," kata Christian Borggreen dari CCIA Eropa.

Sumber: Reuters

Baca juga: Uni Eropa dukung ASEAN untuk mengatasi krisis Myanmar
Baca juga: Uni Eropa hampir menyetujui paket sanksi ke-10 terhadap Rusia