Dengan AIS, kampanye hitam dicabut dari ruang digital
22 Februari 2023 17:12 WIB
Tangkapan layar saat Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Usman Kansong memberi sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi bertajuk "Demokrasi Damai di Era Digital" di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, dipantau secara virtual, Rabu (22/2/2023) (ANTARA/Fathur Rochman)
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong mengatakan bahwa Kemenkominfo memiliki teknologi kecerdasan buatan (AI) bernama Automatic Identification System (AIS) yang bekerja untuk menjaring disinformasi yang beredar di ruang digital, termasuk disinformasi politik.
Saat memberi sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi bertajuk "Demokrasi Damai di Era Digital" yang digelar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu, Usman meminta masyarakat waspada terhadap disinformasi yang beredar di platform digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Karena berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca juga: Disinformasi! Deklarasi 3 periode Presiden Joko Widodo
"Kalau kita lihat data pada pemilu lalu, dari April 2018 sampai April 2019 itu terjadi peningkatan signifikan disinformasi politik, artinya semakin mendekati pemilu, berdasarkan pengalaman lalu, disinformasi politik itu makin tinggi," kata Usman.
"Kurang lebih ada 277 disinformasi politik pada April 2019, yang pada April 2018 hanya 14. Dalam setahun peningkatannya luar biasa. Itu yang kita take down, itu yang kita minta dicabut dari ruang digital," tambah dia.
Usman pun meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima berbagai informasi menjelang tahun politik. Masyarakat, kata dia, harus bisa membedakan informasi yang mengandung kampanye negatif, kampanye positif, dan kampanye hitam.
Kampanye negatif umumnya berisi informasi mengenai kekurangan dari calon peserta pemilu, sedangkan kampanye positif berisi informasi mengenai kelebihan dari calon peserta pemilu. Adapun kampanye hitam berisi informasi yang tidak benar mengenai calon peserta pemilu.
"Yang tidak boleh itu kampanye hitam karena kampanye hitam itu hoaks atau disinformasi. kita harus berhati-hati," ucap dia.
Baca juga: Literasi komunikasi harus ditingkatkan cegah penyebaran disinformasi
Lebih lanjut, Usman mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang media sosial secara sehat, mengisinya dengan konten-konten yang produktif dan positif.
Selain itu, dia juga mendorong media arus utama untuk menjadi "clearing house" dengan meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di tengah masyarakat menjelang tahun politik.
Media arus utama memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding media sosial. Oleh karena itu, media arus utama harus berperan sebagai rumah yang menjernihkan informasi bagi masyarakat.
"Media arus utama harus menjadi rumah yang menjernihkan informasi, rumah yang meluruskan disinformasi, rumah yang melakukan kontra narasi, rumah yang melakukan mekanisme cek fakta, itu peran dari media arus utama," kata Usman Kansong.
Baca juga: Audiensi Polri-IDI bahan penanganan disinformasi kesehatan
Saat memberi sambutan dalam Forum Literasi Demokrasi bertajuk "Demokrasi Damai di Era Digital" yang digelar di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Rabu, Usman meminta masyarakat waspada terhadap disinformasi yang beredar di platform digital menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024.
Karena berdasarkan data yang dihimpun dari AIS tersebut, diketahui bahwa terjadi peningkatan disinformasi yang cukup signifikan pada penyelenggaraan Pemilu 2019.
Baca juga: Disinformasi! Deklarasi 3 periode Presiden Joko Widodo
"Kalau kita lihat data pada pemilu lalu, dari April 2018 sampai April 2019 itu terjadi peningkatan signifikan disinformasi politik, artinya semakin mendekati pemilu, berdasarkan pengalaman lalu, disinformasi politik itu makin tinggi," kata Usman.
"Kurang lebih ada 277 disinformasi politik pada April 2019, yang pada April 2018 hanya 14. Dalam setahun peningkatannya luar biasa. Itu yang kita take down, itu yang kita minta dicabut dari ruang digital," tambah dia.
Usman pun meminta masyarakat untuk bijak dalam menerima berbagai informasi menjelang tahun politik. Masyarakat, kata dia, harus bisa membedakan informasi yang mengandung kampanye negatif, kampanye positif, dan kampanye hitam.
Kampanye negatif umumnya berisi informasi mengenai kekurangan dari calon peserta pemilu, sedangkan kampanye positif berisi informasi mengenai kelebihan dari calon peserta pemilu. Adapun kampanye hitam berisi informasi yang tidak benar mengenai calon peserta pemilu.
"Yang tidak boleh itu kampanye hitam karena kampanye hitam itu hoaks atau disinformasi. kita harus berhati-hati," ucap dia.
Baca juga: Literasi komunikasi harus ditingkatkan cegah penyebaran disinformasi
Lebih lanjut, Usman mengajak masyarakat untuk menggunakan ruang media sosial secara sehat, mengisinya dengan konten-konten yang produktif dan positif.
Selain itu, dia juga mendorong media arus utama untuk menjadi "clearing house" dengan meluruskan berbagai disinformasi yang beredar di tengah masyarakat menjelang tahun politik.
Media arus utama memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibanding media sosial. Oleh karena itu, media arus utama harus berperan sebagai rumah yang menjernihkan informasi bagi masyarakat.
"Media arus utama harus menjadi rumah yang menjernihkan informasi, rumah yang meluruskan disinformasi, rumah yang melakukan kontra narasi, rumah yang melakukan mekanisme cek fakta, itu peran dari media arus utama," kata Usman Kansong.
Baca juga: Audiensi Polri-IDI bahan penanganan disinformasi kesehatan
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2023
Tags: