Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan penyetoran dividen interim Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp4,6 triliun menopang peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada bulan Januari.

Pada bulan lalu PNBP melonjak 103 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (year-on-year/yoy) menjadi Rp45,9 triliun atau telah mencapai 10,4 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Penyetoran dividen interim membuat komponen pendapatan kekayaan negara dipisahkan (KND) dalam PNBP naik cukup tinggi menjadi Rp4,6 triliun karena pada bulan Januari tahun-tahun sebelumnya tidak ada penyetoran dividen," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Februari 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Rabu.

Dengan demikian, komposisi penyumbang PNBP sedikit berubah dari yang sebelumnya hanya didominasi oleh pendapatan dari sumber daya alam (SDA).

Selain pendapatan KND yang telah mencapai 9,4 persen dari target APBN, ia mengatakan realisasi PNBP juga utamanya berasal dari PNBP lainnya dan pendapatan SDA. Realisasi PNBP lainnya tercatat sebesar Rp14,4 triliun atau 12,7 persen dari target APBN, yang utamanya berasal dari pendapatan atas layanan kementerian/lembaga yang memberikan layanan publik.

Kemudian, pendapatan SDA meliputi SDA migas senilai Rp11,6 triliun atau 8,9 persen dari target APBN dan SDA non migas Rp14,8 triliun atau 22,9 persen dari target APBN.

Realisasi pendapatan SDA migas ditopang oleh kenaikan kurs, meskipun harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude oil Price (ICP) dan lifting mengalami penurunan. Sementara realisasi pendapatan SDA nonmigas berasal dari tingginya harga batu bara dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2022.

Meski tak signifikan, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi PNBP juga berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp400 miliar atau 0,5 persen dari target APBN, yang terkumpul dari pendapatan jasa pelayanan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BLU dan Rumah Sakit BLU.

Dengan seluruh realisasi tersebut, capaian PNBP menggambarkan kegiatan masyarakat yang sudah mulai pulih karena PNBP yang berasal dari dividen mulai meningkat dan PNBP SDA masih relatif terjaga meski minyak menurun.

"Ini menggambarkan kondisi dinamis yang terus harus kami pantau dari sisi positif maupun kemungkinan terjadinya risiko dari penerimaan," tegas Bendahara Negara itu.

Baca juga: Satgas BLBI catat perolehan aset dan PNBP sebesar Rp28,38 triliun
Baca juga: Kemenkeu: Fluktuasi harga komoditas jadi tantangan realisasi PNBP 2023
Baca juga: Menteri ESDM: PNBP 2022 lampaui target, capai Rp351 triliun