Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan penyelesaian normalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 17 kilometer sangat bergantung pada pembebasan lahan, yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Target penyelesaian untuk 17 kilometer itu, kami sangat tergantung Pemerintah Provinsi DKI membebaskan lahan, di mana nanti akan ada kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, Pemprov DKI, termasuk kami," katanya di sela kegiatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau normalisasi Ciliwung, Jakarta, Selasa, sebagaimana disiarkan dalam tayangan wawancara di Youtube Sekretariat Presiden.

Jarot mengatakan penyelesaian normalisasi sepanjang 17 kilometer tersebut ditargetkan selesai pada 2024. Karena itu, setiap dilakukan pembebasan lahan di setiap ruas, Kementerian PUPR akan langsung menggarap normalisasinya.

"Kami sangat tergantung dari mana daerah yang sering terkena, mana yang sudah dibebaskan oleh Pemprov DKI kami segera masuk," ujarnya.

Total panjang Sungai Ciliwung yang akan dinormalisasi adalah 33 km. Saat ini, normalisasi telah rampung untuk 16 km. Pekerjaan dilakukan sejak 2014.

Pada Selasa ini, Presiden Jokowi meninjau normalisasi Ciliwung dengan pekerjaan pembuatan tanggul sepanjang 500 meter.

"Dengan dibangunnya tanggul yang 500 meter ini akan mengurangi terjadinya genangan kurang lebih 15 hektare," ujar Jarot.

Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) Jakarta dari hulu hingga hilir.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembalikan kondisi lebar Sungai Ciliwung menjadi kondisi normal yaitu 35-50 meter.

Lingkup pekerjaan normalisasi ini meliputi perkuatan tebing, pembangunan tanggul, pembangunan jalan inspeksi dengan lebar 6-8 meter di sepanjang sisi Sungai Ciliwung, meningkatkan kapasitas tampung alir dari 200 m3/dt menjadi 570 m3/dt, serta penataan kawasan di sekitar Sungai Ciliwung.

Normalisasi Sungai Ciliwung ini melintasi sejumlah kelurahan di DKI Jakarta yaitu Manggarai, Bukit Duri, Kebon Manggis, Kampung Melayu, Kampung Pulo, Kebon Baru, Bidara Cina, Cikoko, Cawang, Pengadegan, Rawajati, Cililitan, Gedong, Tanjung Barat, Balekambang, Pejaten Timur, Jagakarsa, dan Pasar Minggu.

Presiden Jokowi telah memerintahkan Kementerian ATR/BPN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melanjutkan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Sungai Ciliwung, sehingga nantinya Kementerian PUPR dapat segera masuk pada titik-titik yang sudah dibebaskan untuk memulai konstruksinya.

"Kita harapkan dalam dua tahun hingga akhir 2024 yang 17 km itu insya Allah selesai. Sehingga, normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung dan akan sangat mengurangi banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi," ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden tinjau normalisasi Ciliwung di Pengadegan Jaksel
Baca juga: Menteri PUPR inginkan pemeliharaan Sungai Ciliwung jadi barometer
Baca juga: Kementerian PUPR lanjutkan pembangunan sodetan Sungai Ciliwung