Kemenkeu sebut pengelolaan anggaran BP2MI produktif
20 Februari 2023 22:23 WIB
Ilustrasi - Kapolres Bengkalis AKBP Setyo Bimo Anggoro didampingi Wakapolres Kompol Anindhiya Rizal dan Kepala BP2MI Bengkalis Fanny Wahyu Kurniawan saat press rilis pengungkapan kasus penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Malaysia di Mapolres Bengkalis, Rabu (15/1). (ANTARA/Alfisnardo/23)
Jakarta (ANTARA) - Kasubdit Anggaran Bidang Keuangan dan Ketenagakerjaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) John David Siburian menyebutkan pengelolaan dan penggunaan anggaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) produktif untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
"Anggaran yang digunakan BP2MI sangat produktif dan mencapai hasil yang jelas,” kata John usai pelepasan 490 PMI ke Korea Selatan, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Maka dari itu, John mengapresiasi pengelolaan dan penggunaan anggaran BP2MI karena lembaga tersebut telah menunjukkan kerja nyata dalam membangun masyarakat, khususnya soal peningkatan produktivitas.
Penggunaan anggaran yang digunakan BP2MI dinilai sangat efisien, namun menghasilkan hasil yang nyata dalam membangun Indonesia. Bahkan, program-program dijalankan BP2MI sukses menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif.
Baca juga: Anggota DPD RI bantu pemulangan jenazah PMI Aceh dari Malaysia
Baca juga: Ketua Umum Hanura minta pekerja migran transfer teknologi ke Indonesia
Terkait peluang agar anggaran BP2MI ditingkatkan, ia mengatakan hal itu bisa saja diwujudkan. Namun, harus dilihat terlebih dahulu program-program yang dijalankan BP2MI, terutama yang bertujuan untuk kebutuhan produktif.
“Tentu saja tidak serta merta menaikkan anggaran. Kami harus lihat program-program BP2MI seperti apa, output, dan capaiannya apa saja," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdhani mengatakan dirinya berkomitmen memberantas sindikat penempatan PMI. Selama ini para sindikat tersebut seolah-olah mengendalikan negara dan aparatur negara.
"Mereka dibekingi oknum TNI, Polri, dan oknum BP2MI pun terlibat. Saya ingin adil, saya ingin melakukan bersih-bersih di lembaga yang saya pimpin," kata Benny.
Ia menambahkan, BP2MI juga akan terus melakukan perbaikan dalam rangka transformasi kelembagaan untuk menjadi lebih baik, salah satu contoh nyata tersebut yaitu saat ini para PMI sudah tidak dikenakan biaya, mulai dari preliminary atau orientasi pra pemberangkatan hingga pelepasan ke negara tujuan.
"Pelayanan negara kepada pekerja migran harus lebih baik daripada swasta. Saat ini pelepasan PMI menggunakan dasi-dasi, kita buktikan bahwa kalian adalah anak-anak muda terdidik yang memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kalian adalah duta negara, duta devisa," tuturnya.*
Baca juga: Pos Indonesia tawarkan PMI lanjutkan pendidikan tinggi di ULBI
Baca juga: BP2MI deteksi jalur baru penyelundupan pekerja migran ilegal
"Anggaran yang digunakan BP2MI sangat produktif dan mencapai hasil yang jelas,” kata John usai pelepasan 490 PMI ke Korea Selatan, seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Maka dari itu, John mengapresiasi pengelolaan dan penggunaan anggaran BP2MI karena lembaga tersebut telah menunjukkan kerja nyata dalam membangun masyarakat, khususnya soal peningkatan produktivitas.
Penggunaan anggaran yang digunakan BP2MI dinilai sangat efisien, namun menghasilkan hasil yang nyata dalam membangun Indonesia. Bahkan, program-program dijalankan BP2MI sukses menjadikan masyarakat Indonesia menjadi lebih produktif.
Baca juga: Anggota DPD RI bantu pemulangan jenazah PMI Aceh dari Malaysia
Baca juga: Ketua Umum Hanura minta pekerja migran transfer teknologi ke Indonesia
Terkait peluang agar anggaran BP2MI ditingkatkan, ia mengatakan hal itu bisa saja diwujudkan. Namun, harus dilihat terlebih dahulu program-program yang dijalankan BP2MI, terutama yang bertujuan untuk kebutuhan produktif.
“Tentu saja tidak serta merta menaikkan anggaran. Kami harus lihat program-program BP2MI seperti apa, output, dan capaiannya apa saja," ucap dia.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BP2MI Benny Rhamdhani mengatakan dirinya berkomitmen memberantas sindikat penempatan PMI. Selama ini para sindikat tersebut seolah-olah mengendalikan negara dan aparatur negara.
"Mereka dibekingi oknum TNI, Polri, dan oknum BP2MI pun terlibat. Saya ingin adil, saya ingin melakukan bersih-bersih di lembaga yang saya pimpin," kata Benny.
Ia menambahkan, BP2MI juga akan terus melakukan perbaikan dalam rangka transformasi kelembagaan untuk menjadi lebih baik, salah satu contoh nyata tersebut yaitu saat ini para PMI sudah tidak dikenakan biaya, mulai dari preliminary atau orientasi pra pemberangkatan hingga pelepasan ke negara tujuan.
"Pelayanan negara kepada pekerja migran harus lebih baik daripada swasta. Saat ini pelepasan PMI menggunakan dasi-dasi, kita buktikan bahwa kalian adalah anak-anak muda terdidik yang memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa. Kalian adalah duta negara, duta devisa," tuturnya.*
Baca juga: Pos Indonesia tawarkan PMI lanjutkan pendidikan tinggi di ULBI
Baca juga: BP2MI deteksi jalur baru penyelundupan pekerja migran ilegal
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
Tags: