Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebutkan Pemerintah telah menyiapkan sejumlah program untuk menjaga tingkat kepercayaan publik, salah satunya dengan kebijakan fiskal untuk tahun 2024.

"Kita membahas secara khusus kebijakan fiskal untuk tahun 2024 dan Presiden sudah memberikan arahan kepada Menkeu," kata Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Pramono menjelaskan bahwa Pemerintah berupaya menjaga tingkat kepercayaan publik yang menunjukkan apresiasi-nya terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dalam survei yang dirilis oleh Litbang Kompas, terekam tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi mengalami kenaikan.

"Kebetulan saya sudah membaca hasil Litbang Kompas, itu menunjukkan bahwa apresiasi publik terhadap capaian pemerintah terutama yang dipimpin Presiden dalam berbagai hal menghadapi pandemi," tutur Pramono.

Ia menuturkan pemerintah telah menghadapi tekanan ekonomi saat masa sulit. Ekonomi nasional pun berhasil tumbuh 5,32 persen saat masa resesi.

Menurut dia, hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja pemerintah di tahun 2022 cukup baik.

Baca juga: Istana sambut baik naiknya apresiasi publik terhadap Jokowi-Ma'ruf

Baca juga: Kepuasan publik pada Jokowi 76,7 persen menjelang tahun politik

Dalam survei Litbang Kompas pada periode Januari 2023, total sebanyak 69,3 persen responden memilih puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Angka responden yang tidak puas terhadap pemerintahan Jokowi mencapai 30,7 persen.

Angka tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi naik dari survei Litbang Kompas sebelumnya. Pada periode Oktober 2022, angka kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi sebesar 62,1 persen, sedangkan yang tidak puas 37,9 persen.

Litbang Kompas juga menyajikan data proporsi kepuasan dan ketidakpuasan responden di berbagai bidang kinerja pemerintahan. Ada empat bidang dalam survei ini, yakni politik dan keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan sosial.

Untuk politik dan keamanan sebanyak 79,2 persen menunjukkan kepuasannya, sementara 20,8 persen tidak puas.

Sementara itu, penegakan hukum 55,1 persen puas; tidak puas 44,9 persen; kategori perekonomian ada 53,5 persen responden puas, sedangkan tidak puas 46,5 persen.

Kategori kesejahteraan sosial menunjukkan responden puas sebanyak 77,3 persen; sedangkan tidak puas 22,7 persen.

Survei periodik yang dirilis Litbang Kompas pada Senin (20/2) dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 25 Januari-4 Februari 2023. Total 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.