Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membahas sejumlah tantangan bidang perekonomian yang berpotensi terjadi di tahun 2023-2024 dan perlu diantisipasi, melalui sidang kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

“Hari ini dalam sidang kabinet terbatas Bapak Presiden mengagendakan mengenai pembahasan sangat awal untuk kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan APBN tahun 2024 tahun depan,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani mengawali penjelasannya kepada wartawan di Jakarta, Senin, usai mengikuti sidang kabinet terbatas tersebut.

Dia mengatakan di dalam siklus APBN, pemerintah memulai pembahasan sangat awal mengenai bagaimana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun berikutnya, yang nanti akan semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN nasional, dan juga akan dipresentasikan dan dikonsultasikan dengan DPR.

Menurut Sri Mulyani, dalam sidang kabinet terbatas itu pemerintah salah satunya membahas mengenai lingkungan global yang berubah secara sangat luar biasa.

Misalnya, untuk tahun 2023 dan 2024 tantangan yang terjadi hari ini antara lain situasi geopolitik yang meningkat, inflasi dunia yang sangat tinggi yang menyebabkan kenaikan suku bunga global, kemudian dibukanya kembali Tiongkok sesudah mengalami lockdown.

“Ini menimbulkan berbagai macam kemungkinan dan juga beberapa tantangan yang harus kita (pemerintah) antisipasi,” kata Menkeu.

Dia menjelaskan untuk tahun depan momentum perekonomian yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga, agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik di angka 5,3 persen pada tahun 2022, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024.

“Ini berarti dari sisi permintaan konsumsi rumah tangga untuk bisa tumbuh di atas 5 persen, maka inflasi di Indonesia harus dikendalikan dan confidence dari konsumen harus dijaga dan juga investasi akan terus momentumnya diperkuat,” jelas Sri Mulyani.

Sedangkan di sisi global, pemerintah akan mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang barangkali mengalami disrupsi karena geopolitik dan harga komoditas yang ketidakpastiannya kemungkinan meningkat karena terjadinya persaingan politik antara negara-negara besar.



Baca juga: BI perkirakan ekonomi Indonesia 2023 cenderung tumbuh lebih tinggi
Baca juga: Kemenkeu: Perlambatan ekonomi tekan target bea cukai di 2023
Baca juga: APPBI harap resesi 2023 tak terlalu berdampak pada ekonomi Indonesia