Kuala Lumpur (ANTARA) - Jumlah pemilih yang besar, dengan perkiraan mencapai ratusan ribu pemilih, menjadi tantangan tersendiri bagi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di Malaysia untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

“Harapannya pada Minggu (19/2) nanti kuota untuk Pantarlih tercukupi. Kami akan mengupayakan jumlahnya sesuai target 791 orang untuk 5 wilayah kerja, karena kalau tidak PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) akan kewalahan mengingat jumlah pemilih di Malaysia banyak mencapai ratusan ribu,” kata Anggota PPLN Kuala Lumpur Divisi Perencanaan dan SDM Aprijon di Kuala Lumpur, Jumat.

Setidaknya, menurut dia, jumlah tersebut bisa membantu PPLN untuk turun ke lapangan melakukan coklit DP4 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) di wilayah kerja mereka yakni Kuala Lumpur, Kelantan, Terengganu, Perak dan Selangor.

Setelah mengecek data yang dimiliki, ia mengatakan setidaknya masing-masing Pantarlih Kuala Lumpur harus melakukan coklit ke 625 pemilih di 5 wilayah kerja tadi dalam waktu dua bulan hingga pertengahan April 2023.

“Jadi kita berdayakan kawan-kawan satu kampus, mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang ada di Malaysia untuk mengajak teman-temannya ikut mendaftar Pantarlih,” ujar dia.
Baca juga: KPU RI: Pemilu momentum anak muda berkontribusi besar pilah informasi

Ia mengemukakan upaya menarik mahasiswa adalah untuk memenuhi kuota 791 Pantarlih tersebut.

PPLN Kuala Lumpur sudah melantik 474 Pantarlih pada Minggu (12/2) lalu, dan kini sedang membuka rekruitmen untuk 317 orang lagi. Pendaftaran dibuka sejak Kamis (16/2) hingga Minggu.

Selanjutnya setelah semua dilantik, kata Aprijon, bimbingan teknik (Bimtek) akan diberikan untuk seluruh Pantarlih, sehingga mereka dapat melakukan coklit menggunakan aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Namun bimtek belum dapat dilakukan karena masih menunggu anggaran dari KPU turun.

Wilayah Terengganu dan Kelantan yang jaraknya lebih jauh dari Kuala Lumpur, menurut dia, akan membutuhkan tenaga ekstra dalam pelaksanaan coklit. Dirinya berharap dengan memberdayakan Pantarlih di dua daerah itu proses pencocokan dan penelitian data WNI di sana dapat berjalan baik.

Ia pun mengaku belum mengetahui secara pasti jumlah WNI yang ada di dua wilayah tersebut.
Baca juga: Titi: Tidak ada alasan putusan MK tunda Pemilu 2024

Tim Telekomunikasi dan Informasi (TI) PPLN KL masih mencoba menyusun data yang diperoleh dari KPU secara lebih sistematis guna mengetahui secara pasti jumlah WNI di masing-masing wilayah kerja mereka.

DP4 dari KPU akan disinkronkan dengan data dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, yang diperoleh dari Atase Tenaga Kerja, Atase Imigrasi dan Koordinator Fungsi Konsuler.

“Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Mas Umar (Ketua PPLN Kuala Lumpur) sudah biasa (berhubungan dengan Kedutaan, sudah paham. Akses dia ke Kedutaan terbilang bagus. Kita ingin menjaga lah hubungan kita dengan Kedutaan, saling mendukung,” kata Aprijon.

Ia berharap KBRI dapat juga memfasilitasi kerja-kerja mereka di lapangan nantinya mengingat akses kedutaan tentu lebih luas.

Baca juga: PPLN Kuala Lumpur buka lagi rekrutmen 317 Pantarlih

Baca juga: Kumpulan pemuda lintas profesi deklarasi gerakan "Gagasan"