Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mengatakan hingga kini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) belum memberikan arahan khusus soal jenderal yang akan dikirim ke Myanmar untuk membantu mengatasi krisis.

"Sampai sekarang belum (ada arahan dari Presiden), spesifik belum," kata Bambang kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, dia mengatakan TNI akan mempersiapkan sosok jenderal tersebut, sehingga ketika Presiden meminta maka sudah ada jenderal TNI yang siap berangkat ke Myanmar.

"Hanya kita persiapkan saja kalau nanti suatu saat mungkin Presiden minta TNI siapkan, ya kami menyiapkan," tutur dia.

Baca juga: Jokowi: Indonesia akan kirim jenderal ke Myanmar, bicara dengan junta

Baca juga: Junta Myanmar janji jalankan Konsensus Lima Poin ASEAN tahun ini

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam wawancara dengan Kantor Berita Reuters, mengungkapkan rencana Indonesia untuk mengirim seorang jenderal tinggi guna berbicara dengan para pemimpin junta Myanmar.

Dengan langkah itu, Indonesia berharap bisa menunjukkan kepada militer yang kini berkuasa di Myanmar tentang bagaimana Indonesia berhasil melakukan transisi menuju demokrasi.

"Ini soal pendekatan. Kita punya pengalaman, di Indonesia situasinya (pernah) sama. Pengalaman ini bisa ditelaah, bagaimana Indonesia memulai demokrasi-nya," kata Jokowi dalam wawancara itu di Jakarta, 1 Februari 2023.

Jokowi mengatakan dia tidak mengesampingkan kemungkinan untuk secara langsung mengunjungi Myanmar, tetapi menurut dia, dialog mungkin bisa lebih mudah dibangun di antara pejabat dari latar belakang yang sama.

Jokowi menolak menyebutkan siapa jenderal yang akan dikirim "sesegera mungkin" ke Myanmar, tetapi mengatakan bahwa tokoh tersebut turut terlibat dalam reformasi Indonesia.

Indonesia pada tahun ini menjalankan masa keketuaan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia ingin berfokus agar lima poin konsensus sesuai hasil Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, 24 April 2021 di Jakarta, dapat dilaksanakan untuk mengatasi krisis di Myanmar.