Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) yang disepakati oleh pemimpin negara di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali tahun 2022 siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi.

“Sekretariat JETP telah terbentuk dan resmi berkantor di Kementerian ESDM, tempat ini akan menjadi pusat informasi, perencanaan dan koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek JETP seperti yang diinstruksikan oleh Tim Gugus Tugas”, ujar Menteri Arifin, di sela pertemuan bersama delegasi IPG JETP, di Jakarta, Kamis.

Menteri Arifin Tasrif mengatakan output selama enam bulan ke depan yang akan dicapai sekretariat yaitu untuk menyelesaikan peta jalan pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara, memobilisasi investasi dan mendukung mekanisme pembiayaan yang dituangkan dalam Comprehensive Investment Plan (CIP).

Baca juga: RI bersiap realisasikan proyek energi terbarukan dengan pendanaan G20

Dengan terbentuknya Sekretariat JETP sebagai lapisan koordinasi tim gugus tugas dan pelaksanaan teknis, diharapkan akan menghasilkan dampak yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian target JETP. Ia menuturkan bahwa fungsi Sekretariat JETP adalah lapisan yang mengkoordinasikan arahan dari gugus tugas dan teknis pelaksanaannya, termasuk proyek-proyek JETP dan pembiayaannya.

“Tugas pertama tim gugus tugas adalah untuk mengatur kelompok kerja untuk percepatan program transisi energi JETP, yaitu sistem pembangkit, pembiayaan, dekarbonisasi sektor pembangkit, rantai pasokan dan manufaktur, serta transisi energi sosial berkeadilan,” kata Arifin.

Selanjutnya, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa Sekretariat JETP akan beroperasi mulai Jumat (17/2), dan akan mulai mengerjakan tugas-tugasnya.

Beberapa kegiatan yang nanti akan menjadi kegiatan utama JETP, yakni yang pertama tentunya pengembangan energi bersih, secara khusus untuk energi terbarukan. Yang kedua adalah percepatan pensiun PLTU batubara, dan yang ketiga adalah program-program untuk membantu peningkatan efisiensi energi.

“Ini ada di dalam joint statement, termasuk pengembangan industri pendukung EBT di Indonesia, jadi tidak hanya membangun dari sisi pembangkit, tapi juga membangun dari sisi industrinya di sini,” ungkap Dadan.

Sementara itu, Direktur PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, menekankan bahwa Pemerintah Indonesia dan PLN berkomitmen untuk melakukan transisi energi, sehingga generasi selanjutnya akan memiliki masa depan yang lebih baik.

“Hari ini adalah momen bersejarah. Dengan peresmian ini, kita harus memastikan agar generasi mendatang memiliki masa depan yang lebih baik daripada kita dan kita melakukannya dengan cara mengurangi emisi CO2,” sebutnya.

Baca juga: Kementerian ESDM: Pembahasan pendanaan JETP sudah tahap finalisasi