Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail
meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk mengkaji operasional bus sekolah dengan menekankan pada efektivitas jumlah dan operasional berbasis kawasan untuk menekan kemacetan.

Ismail mengatakan, saat ini kemacetan Jakarta juga disumbang banyaknya siswa yang diantar kendaraan pribadi untuk menuju sekolah. Hal itu diduga karena jumlah bus sekolah yang minim dan belum terkoneksinya perjalanan dari rumah menuju sekolah.

"Terkait bus sekolah, ini harus jadi atensi," kata Ismail dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Dalam melakukan kajian, kata dia, harus bisa diarahkan berbasis kawasan karena sekarang sekolah ini sudah zonasi sehingga perlu diupayakan persilangan (crossing) ​​​​​​antarwilayah
semakin berkurang.

"Sehingga kemacetan akibat masih banyak kendaraan-kendaraan pribadi di situ juga bisa dikurangi," ujarnya.

Baca juga: Bus sekolah DKI angkut 16.000 siswa selama PTM 100 persen
Baca juga: DKI operasikan bus sekolah selama uji coba belajar tatap muka
Arsip Foto - Pelajar SMKN 15 Jakarta bersiap menaiki Bus Sekolah Gratis seusai mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka di SMKN 15 Jakarta, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (9/4/2021). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta lainnya, Gilbert Simanjuntak mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menambah jumlah bus sekolah yang langsung menghubungkan titik-titik terdekat dengan rumah siswa ke sekolah.

"Bus sekolah itu ditambah saja. Itu akan mengurangi beban kemacetan di area sekolah," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo memastikan akan menindaklanjuti usulan yang dari anggota Komisi B DPRD DKI terkait program kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tahun 2024.

"Untuk pengendalian lalu lintas dari sisi 'push strategy', kami akan evaluasi secara menyeluruh," tuturnya.