Jakarta (ANTARA) - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mewujudkan target penayangan 5 juta produk di katalog elektronik (e-katalog) pada 2023 melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.

Kepala LKPP Hendrar Prihadi dalam kegiatan sosialisasi di Jakarta, Kamis, berharap sosialisasi kepada para pelaku usaha dapat mendorong mereka turut serta dan terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Ini adalah peluang, pengusaha harus bisa melihat peluang dan peluang itu ada pada belanja APBN/APBD. Juga menjadi peluang untuk mengajak mitra bahwa di dalam penganggaran APBN/APBD ada nilai yang jika kita berinvestasi maka ada jaminan segmen pasar dari pemerintah,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Hendi, sapaan akrabnya, juga berharap Kadin yang mewadahi para pengusaha Indonesia sekaligus mitra strategis pemerintah di seluruh Indonesia bisa ikut menggerakkan dunia usaha dan perekonomian Indonesia.

“Saya harap pertemuan ini bisa menjadi training for trainers, rekan-rekan bisa menyosialisasikan di wilayah masing-masing supaya kebijakan untuk dapat mengangkat ekonomi dan Produk Dalam Negeri (PDN) bisa dilakukan secara lebih masif,“ katanya.

Baca juga: Kepala LKPP mendukung keterlibatan swasta dalam proyek pembangunan IKN

Baca juga: LKPP gandeng Telkom kembangkan platform baru e-katalog

Dalam kesempatan tersebut, Hendi juga menyampaikan lima arahan Presiden Joko Widodo kepada LKPP di antaranya yakni pertama, meningkatkan penggunaan PDN; kedua, meningkatkan porsi usaha mikro, kecil, dan koperasi; ketiga, mempercepat penyerapan anggaran; keempat, mengupayakan efisiensi belanja pemerintah, dan kelima, memastikan transparansi pengadaan barang/jasa.

“Hari ini saya meneruskan amanat Presiden RI Joko Widodo dan kami berharap ada keberpihakan. Kita ini merah putih, maka kita harus mengangkat ekonomi merah putih. Kalau kemudian harganya mahal itu karena tidak ada yg beli. Kalau kita semuanya beli, secara jumlah akan banyak maka harganya akan kompetitif,” ungkap Hendi.

Sementara itu, Ketua Pokja Kadin-LKPP Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis On Boarding Pelaku Usaha Katalog Elektronik akan memberikan banyak manfaat bagi Kadin Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Sosialisasi ini menjadi ajang tutoring serta tukar pikiran antara Kadin dan LKPP,” tutur Kukrit.

Kegiatan sosialisasi yang berlangsung pada 16-17 Februari 2023 dengan dihadiri peserta yang berasal dari Kadin Provinsi dan Kadin Asosiasi diharapkan juga mampu mendongkrak pergerakan dunia usaha dan meningkatkan daya ungkit pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lebih baik.

Baca juga: LKPP: Baru 34 persen UMKM yang masuk pengadaan barang/jasa pemerintah

Baca juga: LKPP ungkap urgensi RUU pengadaan barang dan jasa untuk dukung PDN