Tanjung Selor, Kaltara (ANTARA) - Pemprov Kalimantan Utara pada 2023 melanjutkan penerapan transfer fiskal berbasis ekologi ke kabupaten/kota sebagai upaya mendukung pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

"Transfer berbasis ekologi ini sudah tahun keempat, ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan perbaikan lingkungan di daerah," kata Koordinator Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Kalimantan Utara Yatno Supriadi di Tanjung Selor, Kaltara, Rabu.

Skema yang disebut transfer anggaran provinsi berbasis ekologi (TAPE) itu merupakan reformasi atas penyaluran dana bantuan keuangan/hibah dari provinsi kepada kabupaten/kota, yang mana penyaluran dana disertai pertimbangan atas rencana kabupaten/kota yang mendukung pelestarian lingkungan dan fungsi-fungsi ekologi.

Kalimantan Utara menjadi provinsi pertama yang menerapkan instrumen ini. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2018 mengenai Tata Cara Pemberian, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, yang kemudian direvisi melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019.

Terdapat beberapa tahap pelaksanaan program TAPE, yang mulai dari persiapan masing-masing kabupaten/kota juga bisa melakukan self-assessment untuk memperkirakan skor atau nilai yang dapat diperoleh.

Alokasi total TAPE ditentukan oleh pemerintah provinsi dan pagu bagi masing-masing kabupaten/kota akan ditentukan berdasarkan hasil penilaian atas usulan yang diajukan ke provinsi.

Beberapa kriteria dan indikator disusun untuk membantu penentuan besar dana bantuan yang akan diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.

"Ada lima indikator yang menjadi objek penilaian yang harus diperbaiki kabupaten/kota. Antara lain ruang terbuka hijau, pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan pengelolaan persampahan. Dari lima indikator itu terdapat 17 item turunan yang harus diperbaiki," katanya.

Pada 2022, Pemprov Kalimantan Utara menyalurkan Rp7 miliar bantuan TAPE kepada pemkab/pemkot berdasarkan rangking hasil penilaian indikator.

"Tahun kemarin Kabupaten Nunukan paling teratas dan diberi bantuan Rp1,5 miliar. Disusul Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung. Pemberian tahun ini tahapannya sedang kami persiapkan," kata Yatno.

Baca juga: Bank Dunia bantu program rehabilitasi mangrove di Kaltara
Baca juga: BRGM targetkan menanam mangrove 25 ribu hektare di Kaltara