Menurut dia, jika memang ada manfaat luar biasa untuk kesejahteraan masyarakat desa dari dampak perpanjangan masa jabatan kepala desa tersebut, maka hal itu patut dilakukan perpanjangan.
Baca juga: Kemendagri kaji perpanjangan masa jabatan kades
Baca juga: Komisi II DPR harap isu masa jabatan kades tak dikaitkan politik
"Makanya, kami di Komisi II DPR RI, sekali lagi menyampaikan bahwa belum ada terkait pembahasan itu, tapi jika ini memang bermanfaat untuk masyarakat desa kami setuju," ujarnya.
Namun wacana dan muatan undang-undang yang ingin direvisi tersebut, menurut dia, harus melalui kajian mendalam dan komprehensif, termasuk manfaat yang akan diterima masyarakat desa.
"Menurut saya pada saat nanti akan melakukan pembahasan revisi Undang-undang Desa banyak fondasi pokok-pokok yang harus memang diperkuat untuk memajukan desa," ujarnya.