Hak disabilitas jadi salah satu fokus kerja sama ASEAN-AS tahun ini
15 Februari 2023 10:47 WIB
(kiri ke kanan) CEO Parakerja Muhammad Rezky Achyana, Kepala Petugas Keanekaragaman dan Inklusi (CDIO) Gina Abercrombie-Winstanley, Dubes AS untuk ASEAN Yohannes Abraham dalam acara "Institutionalizing the Accessibility: Reforming from the Inside" di Jakarta, Selasa (14/2/2023). ANTARA/HO-@america.
Jakarta (ANTARA) - Pemastian dan promosi hak-hak penyandang disabilitas menjadi salah satu fokus dalam kerja sama Amerika Serikat dan negara-negara ASEAN pada tahun ini, kata Duta Besar AS untuk ASEAN Yohannes Abraham.
Dubes Abaraham mengatakan bahwa pemerintah AS akan bekerja sama sebagai mitra ASEAN, khususnya dengan Indonesia, untuk meluncurkan dialog mengenai disabilitas dan mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan hak-hak disabilitas.
“Salah satu prioritas pemerintah AS terkait kerja sama dengan Sekretariat ASEAN adalah mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan isu-isu keragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas di seluruh ASEAN,” kata Abraham dalam talk show “Institutionalizing the Accessibility: Reforming from the Inside” di Jakarta, Selasa (14/2).
Pada 2021, Presiden AS Joe Biden menandatangani Perintah Eksekutif tentang Keanekaragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Aksesibilitas (DEIA) di kantor federal, yang membantu lembaga federal menjadi tempat kerja teladan yang memastikan peluang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.
Pemerintah AS menyampaikan beberapa cara potensial untuk meningkatkan dialog dengan ASEAN tahun ini mengenai isu-isu seputar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa program kami, baik YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) maupun yang lainnya, dapat diakses. Dan kami sangat menantikan kepemimpinan Indonesia, mencari lebih banyak peluang untuk mempopulerkan konsep ini dalam pekerjaan yang kami lakukan," ujar Dubes Abraham.
Isu disabilitas juga menjadi fokus Indonesia selama menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023.
Kepala Petugas Keanekaragaman dan Inklusi (CDIO) dari Departemen Luar Negeri AS Gina Abercrombie-Winstanley mengatakan bahwa AS mewajibkan 12 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerjanya adalah penyandang disabilitas, dan dua persen dari jumlah tenaga kerjanya untuk penyandang disabilitas yang ditargetkan.
“Dalam undang-undang kita harus melakukan itu. Saya ingin semua orang dapat memberikan yang terbaik saat Anda bekerja," katanya.
Baca juga: ASEAN Para Games 2022 gugah minat penyandang disabiltas jadi atlet
Baca juga: Kemensos tingkatkan pelatihan disabilitas agar dapat akses pekerjaan
Dubes Abaraham mengatakan bahwa pemerintah AS akan bekerja sama sebagai mitra ASEAN, khususnya dengan Indonesia, untuk meluncurkan dialog mengenai disabilitas dan mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan hak-hak disabilitas.
“Salah satu prioritas pemerintah AS terkait kerja sama dengan Sekretariat ASEAN adalah mendukung upaya ASEAN untuk mempopulerkan isu-isu keragaman, kesetaraan, inklusi, dan aksesibilitas di seluruh ASEAN,” kata Abraham dalam talk show “Institutionalizing the Accessibility: Reforming from the Inside” di Jakarta, Selasa (14/2).
Pada 2021, Presiden AS Joe Biden menandatangani Perintah Eksekutif tentang Keanekaragaman, Kesetaraan, Inklusi, dan Aksesibilitas (DEIA) di kantor federal, yang membantu lembaga federal menjadi tempat kerja teladan yang memastikan peluang terbuka dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas.
Pemerintah AS menyampaikan beberapa cara potensial untuk meningkatkan dialog dengan ASEAN tahun ini mengenai isu-isu seputar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa program kami, baik YSEALI (Young Southeast Asian Leaders Initiative) maupun yang lainnya, dapat diakses. Dan kami sangat menantikan kepemimpinan Indonesia, mencari lebih banyak peluang untuk mempopulerkan konsep ini dalam pekerjaan yang kami lakukan," ujar Dubes Abraham.
Isu disabilitas juga menjadi fokus Indonesia selama menjabat sebagai ketua ASEAN pada 2023.
Kepala Petugas Keanekaragaman dan Inklusi (CDIO) dari Departemen Luar Negeri AS Gina Abercrombie-Winstanley mengatakan bahwa AS mewajibkan 12 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerjanya adalah penyandang disabilitas, dan dua persen dari jumlah tenaga kerjanya untuk penyandang disabilitas yang ditargetkan.
“Dalam undang-undang kita harus melakukan itu. Saya ingin semua orang dapat memberikan yang terbaik saat Anda bekerja," katanya.
Baca juga: ASEAN Para Games 2022 gugah minat penyandang disabiltas jadi atlet
Baca juga: Kemensos tingkatkan pelatihan disabilitas agar dapat akses pekerjaan
Pewarta: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2023
Tags: