Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengapresiasi independensi dan profesionalisme Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam proses pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bagian Anggaran 015 (LK BA 015) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2022.

“Penghargaan tinggi kepada seluruh tim pemeriksa BPK atas sikap profesional dalam pemeriksaan dengan tetap menjaga independensi dan memberikan berbagai rekomendasi menuju ke arah perbaikan,” kata Sri Mulyani dalam acara "Entry Meeting Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Tahun 2022", seperti dikutip dari keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, penyusunan LK BA 015 dan LK BUN tahun 2022 disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah.

LK BA 015 tahun 2022 merupakan konsolidasi dari 11 unit Eselon I dan satu unit non Eselon termasuk sejumlah satuan kerja pada kantor pusat dan daerah, serta Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di lingkungan Kemenkeu.

Ia mengungkapkan Kemenkeu juga berkomitmen untuk konsisten meningkatkan kualitas LK BA 015 dan LK BUN, antara lain dengan meningkatkan bukti hasil pemeriksaan BPK, terus melakukan pengawasan, serta melaksanakan analisa secara komprehensif.

Kemudian, mengimplementasikan dan mengoptimalkan peran pengendalian internal, mengembangkan sistem informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan menyempurnakan proses bisnis dan kebijakan akuntansi.

Menkeu pun berharap agar komunikasi yang baik antara Kemenkeu dan BPK yang telah terbangun selama ini dapat terus diperkuat dan dipertahankan.

“Kami tentu berharap agar kerja sama yang selama ini terjalin sangat baik dan sinergi akan terus terjaga dengan baik dan dapat dipertahankan sehingga pemeriksaan berjalan lancar dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan," tuturnya.

Dengan demikian, lanjut dia, pada akhirnya LK BA 015 Kemenkeu dan LK BUN tahun 2022 dapat terus mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Baca juga: BPK memeriksa laporan keuangan Kemenkeu dan Bendahara Umum Negara 2022
Baca juga: BPK pemeriksaan laporan keuangan 2022 fokus area berisiko cukup tinggi
Baca juga: BPK fokus pada enam poin dalam pemeriksaan LK Kemenkes tahun 2022