MPR ingatkan pentingnya jaga kesiapsiagaan hadapi bencana
10 Februari 2023 14:13 WIB
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat saat diskusi daring bertema "Ketangguhan Bangsa dalam Upaya Preventif Risiko Kanker di Indonesia" oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (8/2/2023). (ANTARA/HO-MRP)
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan masyarakat agar terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, dengan dimulai dari lingkungan keluarga hingga pemerintah daerah, guna mencegah timbulnya korban jiwa saat terjadi bencana.
"Potensi ancaman bencana hidrometeorologi harus segera diantisipasi dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapinya," kata Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 2018-2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi terus bertambah.
Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Kerugian yang diderita masyarakat akibat kerusakan rumah dan fasilitas lainnya mencapai Rp31,5 triliun. Cuaca yang mudah berubah merupakan tantangan yang harus dihadapi masyarakat.
Baca juga: BMKG: Tinggi bencana hidrometeorologi tak lepas dari perubahan iklim
Menurut Lestari, potensi ancaman bencana tersebut harus benar-benar dipahami masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan sejumlah upaya kesiapsiagaan yang diperlukan dalam lingkup keluarga, antara lain harus memahami rute evakuasi bila terjadi bencana, memahami kapan harus evakuasi, serta menyiapkan tas siaga bencana dan nomor kontak aparat keamanan.
Selain itu, anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan untuk skala lebih luas masyarakat di kawasan rawan bencana didorong membentuk tim siaga desa dan kecamatan untuk memantau serta mengidentifikasi potensi bencana di wilayahnya masing-masing.
"Saya berharap sistem kesiapsiagaan di tingkat masyarakat dapat dibangun lewat kolaborasi yang baik antarpemangku kepentingan di pusat dan daerah," ujarnya.
Dia juga menilai perlu sosialisasi masif agar sejumlah upaya evakuasi dari ancaman bencana menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat. Pelatihan penanggulangan kebencanaan harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang cukup dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Baca juga: WALHI: Perlu payung kebijakan guna mitigasi hadapi krisis iklim
"Potensi ancaman bencana hidrometeorologi harus segera diantisipasi dengan peningkatan kesiapan masyarakat dalam menghadapinya," kata Lestari Moerdijat melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, 2018-2022, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi terus bertambah.
Untuk diketahui, bencana hidrometeorologi adalah fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer (meteorologi), air (hidrologi), atau lautan (oseanografi). Kerugian yang diderita masyarakat akibat kerusakan rumah dan fasilitas lainnya mencapai Rp31,5 triliun. Cuaca yang mudah berubah merupakan tantangan yang harus dihadapi masyarakat.
Baca juga: BMKG: Tinggi bencana hidrometeorologi tak lepas dari perubahan iklim
Menurut Lestari, potensi ancaman bencana tersebut harus benar-benar dipahami masyarakat, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Rerie, sapaan akrab Lestari, mengungkapkan sejumlah upaya kesiapsiagaan yang diperlukan dalam lingkup keluarga, antara lain harus memahami rute evakuasi bila terjadi bencana, memahami kapan harus evakuasi, serta menyiapkan tas siaga bencana dan nomor kontak aparat keamanan.
Selain itu, anggota Komisi X DPR RI itu mengatakan untuk skala lebih luas masyarakat di kawasan rawan bencana didorong membentuk tim siaga desa dan kecamatan untuk memantau serta mengidentifikasi potensi bencana di wilayahnya masing-masing.
"Saya berharap sistem kesiapsiagaan di tingkat masyarakat dapat dibangun lewat kolaborasi yang baik antarpemangku kepentingan di pusat dan daerah," ujarnya.
Dia juga menilai perlu sosialisasi masif agar sejumlah upaya evakuasi dari ancaman bencana menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat. Pelatihan penanggulangan kebencanaan harus ditingkatkan untuk memberikan pemahaman yang cukup dalam menghadapi ancaman bencana alam.
Baca juga: WALHI: Perlu payung kebijakan guna mitigasi hadapi krisis iklim
Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
Tags: