Pengumuman itu dirilis setelah mobilisasi nasional digelar pada Selasa (7/2), ketika sekitar 757.000 orang turun ke jalanan untuk menuntut Pemerintah Prancis membatalkan rencana reformasi pensiunnya.
Pada Selasa, para pekerja dari beberapa sektor publik yang melakukan aksi mogok juga menyebabkan gangguan pada sektor transportasi, kelistrikan, dan layanan-layanan lokal di negara itu.
Selasa malam waktu setempat, setelah demonstrasi nasional tersebut usai, beberapa serikat pekerja menyerukan kepada seluruh warga untuk berdemonstrasi lebih masif pada Sabtu (11/2) di seluruh wilayah untuk menolak reformasi tersebut.
Ketika Majelis Nasional (Parlemen) Prancis mulai memperdebatkan rancangan undang-undang (RUU) pensiun yang sangat ditentang itu, Selasa, serikat pekerja di negara itu berjanji akan meningkatkan tekanan terhadap para wakil rakyat negara itu.
Majelis Nasional Prancis diperkirakan akan menyelesaikan pembacaan pertama RUU tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan secara internal pada 17 Februari, sehari setelah mobilisasi nasional hari kelima.
Sebelumnya, pada 10 Januari, Perdana Menteri (PM) Prancis Elisabeth Borne memaparkan rincian reformasi pensiun yang secara progresif akan menaikkan usia pensiun resmi sebanyak tiga bulan dalam setahun, dari 62 tahun menjadi 64 tahun, hingga 2030. Pemerintah Prancis juga akan memberlakukan pensiun minimum yang dijamin.
Dalam rencana tersebut juga dicantumkan bahwa mulai 2027, masyarakat harus bekerja selama 43 tahun untuk memenuhi syarat mendapatkan pensiun penuh.
Aksi protes menentang reformasi pensiun yang diusulkan Pemerintah Prancis di Paris, Prancis, Selasa (7/2/2023). (ANTARA/Xinhua/Gao Jing)