Kementerian BUMN usung prinsip ekonomi hijau dalam bertransformasi
8 Februari 2023 20:17 WIB
Ilustrasi - Dua orang pekerja membersihkan panel Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau wisata Gili Trawangan, Kecamatan Pemenang, Tanjung, Lombok Utara, NTB, Rabu (14/12/2022). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/aww/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menekankan transformasi yang dijalankan oleh perseroan pelat merah harus menjunjung prinsip transformasi energi bersih sekaligus mengakselerasi "green economy" atau ekonomi hijau.
Ia mengharapkan jajaran BUMN energi seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan industri minerba dapat menjalankan komitmen tersebut.
"Upaya agresif BUMN untuk bertransformasi dengan melakukan berbagai program dan inovasi model bisnis harus memandang tanggung jawab untuk mengurangi emisi bukan sebagai beban. Sebaliknya, misi ini harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang rendah karbon," kata Erick dikutip dari siaran pers PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang diterima di Jakarta, Rabu.
Erick meyakini jika BUMN sudah sejak dini memulai program dekarbonisasi di lini bisnisnya maka akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar beberapa tahun ke depan.
Ia pun optimis transformasi yang mengusung ekonomi hijau akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh kalangan.
Serangkaian strategi dan sinergi telah ditempuh oleh Kementerian BUMN bersama jajaran perseroan pelat merah sebagai bagian dari transformasi bisnis mendukung misi ekonomi hijau.
Adapun salah satu wujud nyata peran aktif itu, yakni kolaborasi antara Pertamina, PLN, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mewujudkan "green industry cluster" melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan "green hydrogen" dan "green ammonia". Tiga perusahaan tersebut telah meneken nota kesepahaman pada awal 2022.
Sementara itu, Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan Indonesia berkomitmen mencapai "Net Zero Emission" (NZE) pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis "National Determined Contribution" (NDC) hingga 29 persen pada 2030. Langkah itu sebagai bagian dari pemenuhan "Paris Agreement" dan COP26.
Dalam mencapai target tersebut, Pahala menilai peran BUMN sangat signifikan khususnya tujuh perseroan pelat merah terbesar termasuk Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia. Bauran EBT telah ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025.
Ia juga menegaskan bahwa transisi energi akan menjadi langkah besar bagi BUMN untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Selain energi listrik, lanjut dia, terdapat tiga energi bersih lainnya yang sangat berpotensi digunakan oleh Indonesia yakni biomassa, biofuel, dan panas bumi.
"Ini adalah tiga dari energi terbarukan yang menurut kami dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar membangun keunggulan kompetitif kami," ujar Pahala.
Ia juga menjelaskan inisiatif "green industri cluster" telah ditetapkan sebagai bagian dari "strategic delivery unit" (SDU) Kementerian BUMN pada 2022.
Kesepakatan itu sekaligus menjadi dasar sinergi BUMN dalam menciptakan kerangka kerja pengembangan yang lengkap dan terstruktur atas kegiatan dekarbonisasi sektor industri baik melalui utilisasi sumber-sumber energi terbarukan maupun mitigasi atas emisi pemanfaatan energi fosil melalui teknologi "carbon capture storage" atau "carbon capture utilization and storage".
Sebelumnya, ekonomi hijau telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Ekonomi hijau juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tiga program yang menjadi prioritas, yakni peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.
Baca juga: Lemhannas: Pandemi dan disrupsi dorong transisi energi hijau
Baca juga: Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu kolaborasi dengan pebisnis
Baca juga: Menko Luhut: Indonesia tak lagi impor bahan bakar fosil pada 2045
Ia mengharapkan jajaran BUMN energi seperti PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan industri minerba dapat menjalankan komitmen tersebut.
"Upaya agresif BUMN untuk bertransformasi dengan melakukan berbagai program dan inovasi model bisnis harus memandang tanggung jawab untuk mengurangi emisi bukan sebagai beban. Sebaliknya, misi ini harus dipandang sebagai peluang untuk melakukan transformasi ekonomi yang rendah karbon," kata Erick dikutip dari siaran pers PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang diterima di Jakarta, Rabu.
Erick meyakini jika BUMN sudah sejak dini memulai program dekarbonisasi di lini bisnisnya maka akan membawa manfaat ekonomi yang lebih besar beberapa tahun ke depan.
Ia pun optimis transformasi yang mengusung ekonomi hijau akan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh kalangan.
Serangkaian strategi dan sinergi telah ditempuh oleh Kementerian BUMN bersama jajaran perseroan pelat merah sebagai bagian dari transformasi bisnis mendukung misi ekonomi hijau.
Adapun salah satu wujud nyata peran aktif itu, yakni kolaborasi antara Pertamina, PLN, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam mewujudkan "green industry cluster" melalui penyediaan energi baru terbarukan (EBT) dalam pengembangan "green hydrogen" dan "green ammonia". Tiga perusahaan tersebut telah meneken nota kesepahaman pada awal 2022.
Sementara itu, Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury menyatakan Indonesia berkomitmen mencapai "Net Zero Emission" (NZE) pada 2060 serta mengurangi emisi gas rumah kaca berbasis "National Determined Contribution" (NDC) hingga 29 persen pada 2030. Langkah itu sebagai bagian dari pemenuhan "Paris Agreement" dan COP26.
Dalam mencapai target tersebut, Pahala menilai peran BUMN sangat signifikan khususnya tujuh perseroan pelat merah terbesar termasuk Pertamina, PLN, dan Pupuk Indonesia. Bauran EBT telah ditargetkan sebesar 23 persen pada 2025.
Ia juga menegaskan bahwa transisi energi akan menjadi langkah besar bagi BUMN untuk mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Selain energi listrik, lanjut dia, terdapat tiga energi bersih lainnya yang sangat berpotensi digunakan oleh Indonesia yakni biomassa, biofuel, dan panas bumi.
"Ini adalah tiga dari energi terbarukan yang menurut kami dibutuhkan Indonesia untuk benar-benar membangun keunggulan kompetitif kami," ujar Pahala.
Ia juga menjelaskan inisiatif "green industri cluster" telah ditetapkan sebagai bagian dari "strategic delivery unit" (SDU) Kementerian BUMN pada 2022.
Kesepakatan itu sekaligus menjadi dasar sinergi BUMN dalam menciptakan kerangka kerja pengembangan yang lengkap dan terstruktur atas kegiatan dekarbonisasi sektor industri baik melalui utilisasi sumber-sumber energi terbarukan maupun mitigasi atas emisi pemanfaatan energi fosil melalui teknologi "carbon capture storage" atau "carbon capture utilization and storage".
Sebelumnya, ekonomi hijau telah ditetapkan menjadi salah satu strategi utama pemerintah Indonesia dalam mempercepat pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19 dan mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
Ekonomi hijau juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Tiga program yang menjadi prioritas, yakni peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim serta pembangunan rendah karbon.
Baca juga: Lemhannas: Pandemi dan disrupsi dorong transisi energi hijau
Baca juga: Bappenas: Akselerasi ekonomi hijau perlu kolaborasi dengan pebisnis
Baca juga: Menko Luhut: Indonesia tak lagi impor bahan bakar fosil pada 2045
Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
Tags: