Jakarta (ANTARA) - Ketua Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyebutkan harga sejumlah item seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi masih bisa dinegosiasikan untuk turun, guna menekan biaya haji 2023.

"Kami menemukan harga satuan (hotel) yang diajukan dalam usulan pemerintah masih memungkinkan dilakukan negosiasi dan menurunkan harga," ujar Marwan dalam Rapat Dengan Pendapat penyelenggaraan haji di Jakarta, Rabu.

Pernyataan Marwan tersebut disampaikan setelah melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi bersama Kementerian Agama. Dalam kunjungan tersebut, Marwan mengatakan tim dibagi ke dalam dua perjalanan yang akan dilalui atau digunakan jamaah haji.

Untuk hotel, kata Marwan, proses pelaksanaan haji sudah berjalan normal, berbeda dengan penyelenggaraan 2022 yang membutuhkan berbagai persiapan. Dalam monitoring ke sejumlah hotel, Panja berdiskusi dengan pengusaha hotel perihal harga yang masih bisa dinegosiasikan.

Baca juga: DPR RI minta pemerintah harus mampu tekan biaya haji

Baca juga: Kementerian Agama terbitkan rencana perjalanan haji 1444 Hijriah

Ia menyoroti hotel yang berada di kawasan Misfalah tidak memungkinkan untuk digunakan, karena hotelnya tergolong kecil dan tidak bisa menampung jamaah sekaligus satu provinsi maupun satu kloter.

"Karena tidak bisa menampung keseluruhan dalam satu daerah maka akan menimbulkan kecemburuan. Harga hotel di Misfalah jauh lebih tinggi dibanding daerah lain," katanya.

Kemudian soal konsumsi, Panja telah berkunjung ke berbagai tempat yang akan menjadi vendor penyedia konsumsi. Dalam pertemuannya, Marwan menyebut harga konsumsi masih bisa ditekan.

Selain itu, ia menyarankan agar penyediaan makanan pagi seperti pada 2022 sebaiknya dihentikan. Pasalnya, jamaah cenderung melaksanakan ibadah lebih panjang pada pagi hari dan jarang kembali ke penginapan, sehingga banyak makanan yang jadi mubazir.

"Pertimbangan (makan pagi) masa pandemi tidak ada yang jalan maka disiapkan makan. Sekarang di mana-mana ada tempat makan, maka orang akan cenderung jalan pagi beribadah lebih panjang durasinya. Jadi makan pagi tidak dimanfaatkan dengan baik," kata dia.

Kemudian transportasi. Panja mendorong Kementerian Agama untuk menyewa hotel yang menyediakan bus untuk mengantar-jemput jamaah ke tempat-tempat ibadah. Karena dalam kunjungannya, Panja menemukan hotel yang bersedia menyiapkan angkutan.

Dengan demikian, Bus Shalawat yang sebelumnya disediakan Kemenag untuk antar-jemput jamaah, jumlahnya bisa ditekan untuk mengurangi beban biaya transportasi. Ia berharap temuan-temuan ini dapat ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama untuk menekan biaya haji.

"Kami meminta pemerintah untuk mengklasifikasi tidak semua hotel dibutuhkan untuk penyediaan transportasi. Kalau bisa pemerintah mencari hotel-hotel yang sekaligus menyediakan antar-jemput jamaah. Maka karena itu, tidak diperlukan penyediaan anggaran untuk bus yang kita sebut bus shalawat. Mungkin saja bus shalawat diperlukan tapi tidak semua hotel-hotel yang ditempati jamaah," kata dia.*

Baca juga: Anggota Komisi VIII DPR tolak kenaikan biaya haji karena memberatkan

Baca juga: Menko PMK sarankan kenaikan biaya haji secara bertahap