Ganjar gandeng Bulog-Polda tangani inflasi di Jateng
8 Februari 2023 14:19 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Semarang, Rabu (8/2/2023). ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng
Semarang (ANTARA) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng Badan Urusan Logistik dan Kepolisian Daerah Jateng untuk menangani berbagai masalah inflasi dari hulu ke hilir di provinsi setempat.
“Kami memberikan perhatian terhadap kenaikan harga komoditas yang menyebabkan inflasi, khususnya beras, yang kedua adalah minyak goreng,” kata Ganjar usai mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Semarang, Rabu.
Dari sisi hulu penanganan, Ganjar mengambil langkah pengawasan dan kontrol karena berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat empat wilayah di Jateng yaitu Kabupaten Grobogan, Demak, Rembang, dan Cilacap sudah mulai panen padi.
"Sudah mulai panen, tapi masih sedikit. Harganya lagi tinggi, pasti petani sangat suka ini," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu berharap, semua pihak bisa turut mengontrol ketersediaan tersebut sehingga kebutuhan beras di Jateng dapat terpenuhi.
Baca juga: Sepekan, inflasi tahunan turun hingga cara pembelian MinyaKita
"Saya mendapat informasi bahwa ada pembeli yang dari Jawa Barat, jadi mereka datang lebih dulu membeli. Yang seperti ini boleh–boleh saja, tapi sebaiknya kita semuanya mengontrol agar kita bisa tahu stok itu ada apa gak, di mana, berapa jumlahnya dan seterusnya," katanya.
Kemudian dari sisi tengah penanganan, Ganjar berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait diantaranya Bulog yang memiliki data lengkap dan statistik ketersediaan beras.
“Nah stok inilah yang kami coba hitung dari sisi kecukupan. Dan stok itu tidak hanya stok yang statis berapa jumlah yang ada disana, tapi dinamikanya dikaitkan dengan masa panen yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini, sekira akhir Februari sampai dengan Maret sudah akan panen raya," ujarnya.
Pada sisi hilir, lanjut Ganjar, operasi pasar terus dilakukan dan Bank Indonesia maupun Bulog serta BPS berperan untuk memberikan data terkait sebaran ketersediaan komoditas di daerah.
"Ini yang mesti dipantau betul sehingga antara kebutuhan masyarakat dan suplai yang diberikan itu ada, maka semua saya minta sekarang untuk ngecek ke lapangan agar bisa tahu," katanya.
Baca juga: Pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan jaga stabilitas harga
Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan, upaya pemantauan dengan turun langsung harus rutin dilakukan sebab hal itu efektif untuk mengetahui rantai distribusi dan di titik mana suplai tersebut mengalami kendala hingga memicu kenaikan harga.
Ganjar juga mendorong kepolisian menindak tegas oknum tidak bertanggungjawab, yang bermain di dalam situasi inflasi ini.
"Kami lakukan untuk mengendalikan inflasi dan memproyeksi dalam beberapa waktu ke depan. Ini hasil dari pengarahan Pak Mendagri agar daerah segera bisa melakukan dan besok Krimsus (Polda Jateng) akan merilis beberapa yang diindikasikan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum," ujarnya.***1***
“Kami memberikan perhatian terhadap kenaikan harga komoditas yang menyebabkan inflasi, khususnya beras, yang kedua adalah minyak goreng,” kata Ganjar usai mengikuti Rapat Koordinasi Mingguan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara daring di Semarang, Rabu.
Dari sisi hulu penanganan, Ganjar mengambil langkah pengawasan dan kontrol karena berdasarkan laporan yang diterimanya terdapat empat wilayah di Jateng yaitu Kabupaten Grobogan, Demak, Rembang, dan Cilacap sudah mulai panen padi.
"Sudah mulai panen, tapi masih sedikit. Harganya lagi tinggi, pasti petani sangat suka ini," ujarnya.
Mantan anggota DPR RI itu berharap, semua pihak bisa turut mengontrol ketersediaan tersebut sehingga kebutuhan beras di Jateng dapat terpenuhi.
Baca juga: Sepekan, inflasi tahunan turun hingga cara pembelian MinyaKita
"Saya mendapat informasi bahwa ada pembeli yang dari Jawa Barat, jadi mereka datang lebih dulu membeli. Yang seperti ini boleh–boleh saja, tapi sebaiknya kita semuanya mengontrol agar kita bisa tahu stok itu ada apa gak, di mana, berapa jumlahnya dan seterusnya," katanya.
Kemudian dari sisi tengah penanganan, Ganjar berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait diantaranya Bulog yang memiliki data lengkap dan statistik ketersediaan beras.
“Nah stok inilah yang kami coba hitung dari sisi kecukupan. Dan stok itu tidak hanya stok yang statis berapa jumlah yang ada disana, tapi dinamikanya dikaitkan dengan masa panen yang akan terjadi dalam beberapa bulan ini, sekira akhir Februari sampai dengan Maret sudah akan panen raya," ujarnya.
Pada sisi hilir, lanjut Ganjar, operasi pasar terus dilakukan dan Bank Indonesia maupun Bulog serta BPS berperan untuk memberikan data terkait sebaran ketersediaan komoditas di daerah.
"Ini yang mesti dipantau betul sehingga antara kebutuhan masyarakat dan suplai yang diberikan itu ada, maka semua saya minta sekarang untuk ngecek ke lapangan agar bisa tahu," katanya.
Baca juga: Pemerintah menjamin ketersediaan pangan dan jaga stabilitas harga
Orang nomor satu di Jateng itu menegaskan, upaya pemantauan dengan turun langsung harus rutin dilakukan sebab hal itu efektif untuk mengetahui rantai distribusi dan di titik mana suplai tersebut mengalami kendala hingga memicu kenaikan harga.
Ganjar juga mendorong kepolisian menindak tegas oknum tidak bertanggungjawab, yang bermain di dalam situasi inflasi ini.
"Kami lakukan untuk mengendalikan inflasi dan memproyeksi dalam beberapa waktu ke depan. Ini hasil dari pengarahan Pak Mendagri agar daerah segera bisa melakukan dan besok Krimsus (Polda Jateng) akan merilis beberapa yang diindikasikan melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum," ujarnya.***1***
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
Tags: