Medan (ANTARA) - Duta Besar (Dubes) Belanda untuk Indonesia HE Lambert Grijns menawarkan kerja sama dalam penanganan sampah, baik organik maupun anorganik ke Pemerintah Kota Medan, Sumut.

"Banyak perusahaan mengajak Pemkot Medan bekerjasama mengatasi sampah, termasuk Dubes Belanda," kata Wali Kota Medan, Bobby Nasution di Balai Kota Medan, Sumut, Selasa (7/2).

Pemkot Medan sendiri, lanjut dia, selalu membuka diri bagi siapa saja yang ingin berkontribusi dalam penanganan sampah diproduksi sekitar 2.000 ton per hari.

Sebab, persoalan sampah termasuk salah satu dari lima program prioritas yang ingin dituntaskan Wali Kota Medan Bobby Nasution hingga berakhir masa jabatannya.

Wali kota mengaku Pemkot Medan telah melakukan kesepakatan bersama PT PLN (Persero) untuk meneliti pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat untuk cofiring Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Kita juga terus memperkuat sarana dan prasarana guna mendukung percepatan penanganan sampah. Lalu melimpahkan kewenangan persampahan ke kecamatan agar penanganan lebih maksimal," ujar dia.

Wali kota juga mengatakan Pemkot Medan akan mengubah sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA) Terjun dari open dumping menjadi sanitary landfill.

"Insya Allah, Februari ini sistem itu sudah dapat dioperasikan," ungkap Bobby seraya menyebut terus berinovasi menyiapkan lahan TPA Telun Kenas, Kabupaten Deli Serdang, Sumut.

Dubes Belanda untuk Indonesia HE Lambert Grijns menjelaskan bahwa tujuan kedatangan pihaknya menawarkan kerja sama waste management dan renewable energi.

Ia menyebutkan bahwa waste management yang ditawarkannya merupakan aktivitas mengelola sampah mulai dari awal hingga pembuangan.

"Tentunya kami berharap hubungan antara Pemkot Medan dengan Pemerintah Belanda terus terjalin, sehingga dapat berkolaborasi bersama-sama ke depannya," kata Lambert.

Baca juga: HPSN 2023 jadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia
Baca juga: PUPR resmikan pengelolaan limbah organik BSF di area istirahat Cibubur
Baca juga: KLHK dorong pengelolaan sampah berbasis pemukiman di lingkup kecamatan