Kabupaten Bogor (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendesak pemerintah daerah setempat untuk memulai proses lelang sejumlah paket pekerjaan, terlebih proyek dengan anggaran besar.

"Justru karena tidak ada anggaran luncuran, pekerjaan-pekerjaan yang besar seharusnya sudah mulai dilelangkan," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Hikal Kurdi di Cibinong, Bogor, Senin.

Menurut dia, proyek yang menelan anggaran besar umumnya membutuhkan waktu yang panjang untuk pengerjaannya sehingga harus mulai dilelangkan sejak awal tahun. Hal ini karenasetiap pekerjaan harus selesai tepat waktu sehingga dia berharap ke depannya tidak ada program luncuran.

Pria yang akrab disapa Wanhai itu menekankan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menghentikan program luncuran untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak selesai pada tahun sebelumnya.

"Komisi I sudah berkirim surat kepada Pemkab Bogor agar menghentikan seluruh program luncuran. Jika ada pekerjaan yang belum selesai, harus dilelang ulang," kata Wanhai.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku sedang mendeteksi penyebab banyaknya bangunan mangkrak di daerahnya yang pendanaannya bersumber dari anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan bahwa pihaknya segera mengevaluasi pekerjaan Pemkab Bogor yang terhenti pada tahun 2022.

"Banyak kegiatan yang mangkrak. Kami ingin mengdiagnosis kenapa permasalahan ini, pekerjaan ini sampai tidak selesai tepat waktunya," kata dia.

Iwan menjelaskan bahwa tidak sedikit pihak ketiga yang telah menang lelang. Namun, di tengah perjalanan melakukan pemutusan kontrak kerja dengan alasan mengalami kekurangan modal.

"Masalahnya, banyak laporan bahwa pihak ketiga ini kekurangan biaya, ini 'kan menjadi pertanyaan. Dahulu ikut lelang ini dengan syarat dan lain-lainnya cukup. Akan tetapi, pas pelaksanaannya kami awasi kekurangan modal," kata Iwan.

Baca juga: Ketua DPRD Bogor ingatkan Plt Bupati percepat realisasi kegiatan
Baca juga: Ketua DPRD Bogor inginkan program Samisade terus dilanjutkan