Jakarta (ANTARA) - Pertemuan ASEAN+3 Task Force (TF) yang dilaksanakan pada 2-3 Februari 2023 di Bali menjadi pembuka rangkaian agenda ASEAN Chairmanship Indonesia di jalur keuangan dan Co-Chairmanship bersama dengan Jepang untuk forum kerja sama ASEAN+3 (ASEAN dan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan).

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rahayu Puspasari mengatakan perkembangan pandemi COVID-19 yang cukup baik dan terkendali menjadikan momentum keketuaan Indonesia untuk dapat melakukan pertemuan secara fisik.

Pertemuan TF sesi pertama membahas mengenai pemikiran co-chairs (Indonesia dan Jepang) bersama dengan AMRO (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office) untuk mengembangkan arsitektur jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan secara komprehensif, termasuk dengan membuka kemungkinan pembentukan fasilitas-fasilitas baru sesuai dengan perkembangan dan dinamika tantangan ekonomi global dan kawasan.

Selanjutnya, sesi kedua membahas mengenai penguatan mekanisme Chiang Mai Initiative Multilateralisation (CMIM). CMIM merupakan salah satu fasilitas pengaman stabilitas keuangan yang sudah ada, dibangun melalui perjanjian kerja sama antara negara anggota ASEAN+3.

TF mendiskusikan rencana pengembangan CMIM dan isu-isu penguatan operasionalnya. Melalui diskusi ini, fasilitas pembiayaan likuiditas jangka pendek yang ditawarkan oleh CMIM diharapkan dapat selalu siap untuk menjawab kebutuhan anggota, dengan mekanisme akses yang lebih baik.

Baca juga: Ajang ATF 2023 diharapkan jadi momentum kebangkitan pariwisata ASEAN

Ia melanjutkan, sesi ketiga membahas mengenai ASEAN+3 Future Initiative. Secara umum sesi ini membahas berbagai pemikiran untuk memperluas serta memperkuat inisiatif kerja sama ASEAN+3 yang akan dikembangkan oleh forum kerja sama keuangan yang dikelola bersama oleh Kemenkeu dan Bank Sentral ASEAN+3.

Digitalisasi keuangan merupakan agenda yang diusulkan oleh Jepang sejak tahun 2022. Agenda tersebut membahas mengenai tantangan dan peluang penerapan digitalisasi keuangan untuk memperkuat pemahaman bersama dalam kaitannya dengan kerangka stabilitas kawasan.

Sesi ketiga juga mendiskusikan eksplorasi inisiatif-inisiatif baru ASEAN+3 yang sudah dibahas beberapa tahun terakhir melalui pembentukan Working Group (WG). Instansi yang menjadi ketua dari masing-masing WG mempresentasikan perkembangan dan rencana kerja ke depan.

Pada sesi berikutnya, TF membahas agenda tematik, yaitu usulan dari Indonesia agar ASEAN+3 dapat melakukan pembahasan dan pendalaman terhadap pengembangan database household debt dan keuangan berkelanjutan.

Untuk kedua agenda tersebut, Rahayu menuturkan Kemenkeu bersama-sama dengan ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) akan mengembangkan rencana kerja serta kajian bersama untuk dapat menjadi pembahasan bersama dengan negara-negara ASEAN+3 dalam rangka memperkuat kerangka pengawasan AMRO serta pengembangan inisiatif baru di kawasan terkait keuangan berkelanjutan yang sangat relevan dengan perkembangan agenda yang dibahas di dunia global saat ini.

Baca juga: ASEAN punya platform inklusif untuk dukung stabilitas kawasan

Pada hari kedua, TF terbagi menjadi dua sesi. Sesi pertama secara khusus menjadi pertemuan AMRO Working Committee yang membahas penguatan organisasi dan tata kelola AMRO berdasarkan rencana kerja yang telah disusun oleh AMRO. Pada sesi selanjutnya, Indonesia dan AMRO mengusulkan rencana penguatan tata kelola AMRO untuk mendukung penguatan kapasitas dan peran AMRO.

Negara-negara ASEAN+3 masih harus terus mewaspadai risiko pelemahan ekonomi global yang telah diperkirakan oleh lembaga internasional dan berbagai forum global. Untuk mengatasi tantangan pelemahan ekonomi ini, ASEAN+3 terus melakukan upaya-upaya penguatan ekonomi kawasan serta memanfaatkan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional.