Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran Rp15,87 miliar pada tahun ini untuk pembangunan transportasi darat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami juga menyampaikan prioritas dalam penyusunan program di tahun anggaran 2023 di mana program prioritas tersebut menjadi agenda utama dalam meningkatkan pelayanan masyarakat antara lain dukungan Ibu Kota Negara," kata Dirjen Hubdat Hendro Sugiatno dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR, Rabu yang dipantau dari YouTube Komisi V DPR.

Adapun rincian dari anggaran Rp15,87 miliar itu terdiri dari dokumen perencanaan teknis IKN sebanyak 11 paket dengan alokasi anggaran Rp9,77 miliar dan layanan angkutan antarmoda Balikpapan-IKN dengan alokasi anggaran Rp6,1 miliar.

Selain IKN, Ditjen Hubdat juga menyampaikan beberapa kegiatan prioritas lainnya untuk tahun anggaran 2023, di antaranya dukungan 10 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, Tanjung Kelayang, Bromo, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat dengan alokasi anggaran sebesar Rp144,42 miliar.

Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur Ditjen Hubdat yang diselesaikan pada tahun anggaran 2023 di 52 lokasi sebesar Rp828,92 miliar, pembangunan baru dan lanjutan infrastruktur Ditjen Hubdat di 21 lokasi senilai Rp424,95 miliar.

Berikutnya, dukungan "by the service" (BTS) di 10 kota senilai Rp589,87 miliar, pembangunan fasilitas keselamatan jalan dan lokasi rawan kecelakaan serta pemeliharaan jalan sebesar Rp928,90 miliar serta layanan keperintisan angkutan jalan, angkutan penyeberangan, angkutan multimoda, dan angkutan barang di 33 provinsi senilai Rp839,67 miliar.

Dalam kesempatan itu, Hendro juga menyampaikan bahwa realisasi anggaran Ditjen Hubdat mencapai Rp5,285 triliun atau 98,2 persen dari alokasi anggaran pada 2022 sebesar Rp5,364 triliun.

"Dari pagu anggaran Ditjen Perhubungan Darat yang Rp5,364 triliun, dengan realisasi penyerapan keuangan di Ditjen Perhubungan Darat di 2022 adalah sebesar Rp5,285 triliun atau 98,52 persen, ini lebih besar dari pada 98,2 persen dan saya terima kasih, ini tidak lepas dari dukungan pimpinan, anggota Komisi V yang telah mengawal anggaran di Ditjen Perhubungan Darat," kata Hendro.

Baca juga: Transportasi publik jadi layanan utama pergerakan orang di IKN

Baca juga: ITS Indonesia dukung rencana sistem transportasi cerdas IKN Nusantara

Baca juga: Pembangunan infrastruktur IKN harus fokus pada jaringan transportasi