"Hasil rapat koordinasi Dinkes Bangkalan beberapa hari lalu menyebutkan kasus stunting menurun sebanyak 369 kasus," kata Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat (Kabid Kesmas) Dinkes Bangkalan Aris Budiarto di Bangkalan, Jawa Timur, Selasa.
Ia menuturkan, hingga akhir 2022, penderita stunting di Kabupaten terdata sebanyak 1.931 balita, sedangkan pada 2021 sebanyak 2.300 balita.
"Persentasinya pada 2021 mencapai 38,9 persen, dan pada 2022 turun menjadi 28,2 persen," katanya.
Ari menuturkan, penurunan kasus stunting di kabupaten paling barat Pulau Madura itu, karena pola penanganan kasus dilakukan secara terpadu antara lintas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.
Baca juga: Kasus kekerdilan di Bangkalan menurun selama 2021
Baca juga: Pemkab Pamekasan bentuk tim khusus penurunan stunting
Awalnya, sambung dia, OPD yang terlibat menangani kasus itu, hanya Dinkes, padahal, butuh keterlibatan OPD lain, seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Keluarga Berencana Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Disdik, serta Dinas Perikanan dan Kelautan.
"Dinkes ini hanya melakukan penanganan langsung, jika dipersentasikan mungkin hanya 30 persen, sedangkan 60 persen lainnya tersebar di sejumlah OPD. Misalnya, penyediaan air bersih, peningkatan gizi dari olahan ikan, kemudian juga gizi pangan yang cukup, ini semua berpengaruh," kata dia.
Atas dasar itu, maka Pemkab Bangkalan mengambil kebijakan mengubah pola penanganan secara terpadu, sehingga bisa saling melengkapi.
"Hasilnya sebagaimana yang telah kita rasakan sekarang. Kasus balita stunting turun dari sebelumnya 38,9 persen, menjadi 28,2 persen," katanya.
Baca juga: Pemkab Sumenep kerja sama USAID tekan kasus pernikahan dini
Baca juga: BKKBN gencarkan kampanye cegah kawin anak tekan AKI di Jatim
Meski persentase turun, menurut Budi, bukan berarti Pemkab Bangkalan telah sukses menekan prevalensi kasus stunting. Sebab, berdasarkan target nasional, minimal kasus stunting 14 persen dari total jumlah balita.
Menurut Kabid Kesmas Dinkes Bangkalan Aris Budiarto, selain penanganan, hal lain yang juga menjadi penyebab kasus stunting kurangnya kesadaran ibu hamil untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memeriksa kehamilan.
"Pengetahuan orang tua tentang kebutuhan gizi balita juga menjadi penyebab," katanya.
Oleh karena itu, sambung Budi, kini Pemkab Bangkalan terus menggencarkan penyuluhan akan pentingnya asupan gizi seimbang pada balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting.
Baca juga: Pemprov Jatim beri penguatan gizi ibu hamil dan balita tekan stunting
Baca juga: Wagub Jatim: Semua pihak tak sepelekan RAN PASTI capai target stuntingMeski persentase turun, menurut Budi, bukan berarti Pemkab Bangkalan telah sukses menekan prevalensi kasus stunting. Sebab, berdasarkan target nasional, minimal kasus stunting 14 persen dari total jumlah balita.
Menurut Kabid Kesmas Dinkes Bangkalan Aris Budiarto, selain penanganan, hal lain yang juga menjadi penyebab kasus stunting kurangnya kesadaran ibu hamil untuk datang ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk memeriksa kehamilan.
"Pengetahuan orang tua tentang kebutuhan gizi balita juga menjadi penyebab," katanya.
Oleh karena itu, sambung Budi, kini Pemkab Bangkalan terus menggencarkan penyuluhan akan pentingnya asupan gizi seimbang pada balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting.
Baca juga: Pemprov Jatim beri penguatan gizi ibu hamil dan balita tekan stunting
Baca juga: Kasus balita kekerdilan di Jatim turun selama tiga tahun terakhir