Manokwari (ANTARA) - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kepolisian Daerah Papua Barat melaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama pengamanan objek vital nasional di Sorong, Papua Barat Daya, Kamis. Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko dalam keterangan resminya mengatakan penandatanganan kerjasama dengan kepolisian bertujuan untuk mengamankan seluruh kegiatan eksplorasi migas.

Sesuai arahan kebijakan dan strategi hulu migas yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, target produksi untuk tahun 2023 sebanyak 1 juta BOPD dan 12 ribu MMSCFD.

"Untuk mencapai target, industri hulu migas akan bersikap terbuka kepada Pamobvit Polri mengingat kegiatan hulu migas di Papua perlu waktu tempuh dan perjalanan yang tidak mudah," kata Rudi Satwiko.

Ia melanjutkan, SKK Migas akan memenuhi kebutuhan di lapangan sehingga jajaran Polda Papua Barat dapat melakukan pengamanan yang efektif dan efisien, serta mengedepankan pendekatan persuasif.

Sinergitas dan kolaborasi SKK Migas dengan kepolisian akan terus ditingkatkan demi menjadikan kawasan Indonesia Timur sebagai lokasi produksi migas masa depan.

"Demi menyukseskan transisi energi," ucap dia.

Rudi menjelaskan, kontribusi SKK Migas terhadap penerimaan negara tahun 2022 mencapai Rp269 triliun.

Industri hulu migas juga berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat asli Papua.

"Supaya kehadiran industri migas dapat dirasakan masyarakat asli Papua," tutur dia.

Sementara itu, Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Daniel Tahi Monang Silitonga, mengatakan bahwa untuk mengatasi dinamika di Tanah Papua diperlukan sikap antisipasi yang tinggi.

Sebab, segala kemungkinan yang tidak diinginkan dapat terjadi kapan dan di mana saja.

Oleh karena itu, Polda Papua Barat perlu mengevaluasi kegiatan pengamanan dan penegakan hukum pada rencana pengamanan objek vital nasional kegiatan usaha hulu migas.

"Dengan PKS sebagai pedoman kita," ujar Silitonga.

Penandatangan kerjasama poin penting agar kegiatan pengamanan objek vital nasional berjalan baik dan KKKS migas dapat menghasilkan produksi migas yang maksimal demi memenuhi kemakmuran rakyat.

"Karena berhubung dengan hajat orang banyak, semua unsur di dalamnya perlu fokus dan serius," ucap Kapolda.

Turut hadir dalam penandatangan kerjasama pengamanan objek vital nasional yaitu Penasehat Komisi Pengawas SKK Migas Irjen Pol (Purn) Adnas, Penasehat Ahli Kepala SKK Migas Brigjen Pol Bambang Priyambadha, Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua & Maluku Subagyo, dan Vice President Sekertaris SKK Migas bersama jajaran.


Hadir pula Kabidkum Polda Papua Barat Kombes Pol Jon Wesly Arianto, Kabagkerma Roops Polda Papua Barat AKBP Mathias Yosia Krey, PLH Koorspripim Polda Papua Barat Kompol Ade Luther Farfar.