Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Fase VI cepat terselesaikan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Virgo Eresta Jaya mengatakan PTSL-PM ini harus cepat dikejar, namun tetap memperhatikan kualitas.

"Kenapa hal ini kita kejar, pertama peluang keuangan di tengah keadaan yang sedang tidak bagus serta tujuan dari mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia adalah untuk meningkatkan nilai kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan kualitas yang terukur," ujar Virgo melalui siaran resminya di Jakarta, Kamis.

Virgo mengatakan proses pemetaan pada tahun 2023 akan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan pemotretan udara guna mempercepat dan mempermudah kegiatan PTSL-PM, dan hasilnya lebih akurat dan fleksibel.

"Dengan begitu kita bisa mengejar target lengkap, karena kalau seluruh data terdaftar dengan lengkap satu desa, satu kelurahan, satu kota, dan kabupaten terpetakan semua, maka hal itu akan terkontrol. Namun saya ingatkan bahwa peta lengkap bukanlah akhir tapi awal dari pekerjaan," katanya.

PTSL-PM, lanjunya, penting agar setiap bidang tanah yang dimiliki masyarakat menjadi valid dan meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan.

Baca juga: Kementerian ATR/BPN beri sertipikat aset pemerintah guna percepat PTSL

"Ini jadi penting ketika masyarakat sudah terlibat dalam penentuan batas-batas tanah di setiap desa, sehingga tanahnya terjaga karena masyarakat terlibat menyusun data-data pertanahan. Dengan demikian, tidak ada masalah dan sengketa," kata Virgo.

Kementerian ATR/BPN menggelar Rapat Persiapan bersama World Bank pada Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA) pada 24-25 Januari 2023 di Banyuwangi untuk percepatan PTSL-PM Fase VI.

Program Management Advisor M Sigit Widodo mengatakan ada beberapa aspek yang perlu dipahami dalam pelaksanaan PTSL-PM Fase VI yakni aspek pengadaan, mekanisme kontrak payung dan kontrak pesanan, aspek pengelolaan keuangan dan administrasi, aspek safeguard dan komunikasi serta melakukan simulasi aplikasi kontrak pesanan.

Sementara Sekretaris Ditjen SPPR sekaligus Direktur Project Management Unit (PMU) PPRA Fitriyani Hasibuan mengatakan PTSL PM Fase VI akan dilaksanakan di tiga provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dengan target 1.964.708 bidang.

Co-Task Team Leader Bank Dunia Willem Egbert Van Der Murr menilai bahwa kegiatan PPRA ini termasuk proyek yang paling sukses yang didanai oleh World Bank.

"Saya kira Indonesia bisa sangat bangga terkait proyek PPRA ini. Program ini sangat penting dan mulia, karena ada lebih dari 11 juta masyarakat yang akan menerima efek baik dari PTSL-PM ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar," katanya.

Baca juga: Menteri ATR kunjungi rumah warga pastikan Program PTSL tepat sasaran