Jayapura (ANTARA) - Aksi teror bersenjata yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau juga disebut kelompok sipil bersenjata (KSB) di Papua hingga kini masih terjadi sehingga menjadi perhatian semua pihak khususnya TNI dan Polri.

Berbagai upaya ditempuh, baik melalui pendekatan teritorial maupun pengejaran, yang dilakukan secara terukur, yakni hanya terhadap para pimpinan kelompok tersebut yang sudah menjadi target atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menegaskan bahwa sudah menjadi tugas TNI untuk bersama Polri selalu memberikan rasa aman kepada masyarakat sehingga bila ada gangguan keamanan, terutama yang dilakukan KKB, harus ditindak dengan tegas namun terukur.

Untuk melakukan tindakan tegas yang terukur tersebut pihaknya bersama para komandan di wilayah Papua sudah bertemu dan mengevaluasi, agar nantinya penanganan masalah keamanan dilakukan secara tepat

Hal itu perlu dilakukan agar saat melakukan penindakan tidak ada masyarakat yang terdampak, kata Laksamana TNI Yudo Margono.

Mantan KSAL itu juga mengakui bahwa selain melakukan pengejaran terhadap KKB, pihaknya juga masih terus melakukan berbagai program teritorial yang bertujuan membantu masyarakat.

Masih banyak masyarakat di Papua yang harus dibantu melalui program teritorial termasuk dalam hal ketahanan pangan.

"Yang pasti, bagi anggota KKB yang melakukan aksi teror akan dilakukan pengejaran secara terukur, " tegas Panglima TNI Yudo Margono.


Ambil langkah strategis

Anggota DPR RI asal Papua Yan Mandenas minta Panglima TNI bersama pemangku kepentingan segera mengambil langkah strategis yang lebih efektif dan efisien mengingat aksi teror yang dilakukan KKB makin intens.

Langkah tersebut perlu diambil disesuaikan dengan wilayah Papua karena permasalahan yang dimiliki masing-masing berbeda.

Di Papua ada daerah yang lagi bergejolak, ada yang aman, dan ada daerah yang diduga akan disusupi dan daerah inilah yang harus diambil langkah strategis untuk mengatasinya.

"Harus ada kolaborasi dalam mengatasi konflik di Papua karena tidak bisa sepenuhnya diserahkan ke TNI-Polri. Dengan adanya kerja sama, diharapkan Papua berangsur kembali aman dan kondusif karena berbagai gejolak dapat diatasi, " kata Mandenas, politikus Partai Gerindra itu.

Dampak pembangunan

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengakui bahwa gangguan kamtibmas yang dilakukan KKB di Papua masih kerap terjadi sehingga berdampak pada pembangunan yang sedang dilaksanakan di daerah itu. Karena, kelompok tersebut tidak saja menyerang warga sipil dan aparat keamanan, tetapi juga melakukan pembakaran terhadap alat berat yang digunakan.

Padahal, pembangunan yang gencar dilaksanakan hingga ke pelosok Papua bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, TNI-Polri akan memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan baik, agar kesejahteraan masyarakat setempat meningkat.

Gangguan kamtibmas yang kerap terjadi itu menyebabkan proses pembangunan terhambat sehingga ke depan akan diambil langkah-langkah penindakan dalam rangka penegakan hukum yang dilakukan secara tegas namun tetap terukur.

"Dalam melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan kepada anggota KKB, Polri senantiasa melakukan koordinasi dengan teman-teman di Komnas HAM, termasuk yang dilakukan di Papua itu untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang dilakukan betul-betul sudah proporsional dan tepat sasaran sehingga tidak berdampak ke masyarakat yang bukan bagian dari kelompok kriminal bersenjata," ujar Kapolri.


Dijadikan tameng

Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengingatkan kelompok sipil bersenjata (KSB) agar tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng dalam segala tindakan kriminal mereka.

Ulah mereka tersebut dinilai menyulitkan saat aparat melakukan pengejaran untuk menangkap mereka.

"Jangan jadikan masyarakat sebagai tameng karena aparat keamanan akan melakukan pengejaran dan penangkapan secara terukur. Mereka yang namanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) itulah yang akan dikejar dan ditangkap," tegas Mayjen TNI Saleh.

Menurutnya, peran tokoh masyarakat dan tokoh agama di daerah itu sangat penting guna memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak takut untuk melawan serta tidak menyembunyikan anggota KSB, mengingat aksi yang dilakukan mereka sudah sangat meresahkan .

"Jangan mau dijadikan tameng karena apa yang dilakukan kelompok bersenjata itu sudah meresahkan. Bila tetap menjadi tameng akan ada risikonya walaupun TNI-Polri berupaya melakukannya secara terukur," kata Mayjen TNI Saleh.


Pemda berperan aktif

Kepolisian Daerah Papua saat ini sudah memetakan sembilan daerah yang rawan gangguan KKB, yaitu Kabupaten Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Yahukimo, Pegubin, Nduga, Mimika, Kabupaten Jayawijaya, serta Kota Jayapura.

Kapolda Papua Irjen Pol. Mathius Fakhiri mengakui bahwa untuk mengatasi gangguan keamanan yang dilakukan KKB pihaknya sangat berharap peran serta pemerintah daerah, agar aktif mendekati kelompok-kelompok tersebut mengingat mereka adalah warga di daerah itu.

"Dekati dan rangkul mereka dengan memberikan kegiatan positif agar tidak melakukan tindak kriminal, " ucap Irjen Pol. Fakhiri.

Diakuinya bahwa dari laporan yang diterima terungkap mereka yang tergabung dalam kelompok bersenjata adalah pemuda tanggung yang sering kali melakukan aksi kriminal yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tersebut.

"Bila pemda dengan semua tokoh turun tangan merangkul mereka, itu diharapkan mengurangi gangguan keamanan," papar Irjen Pol. Fakhiri.

Direktur Reskrimum Polda Papua Kombes Polisi Faizal Rahmadani mengakui bahwa saat ini jumlah anggota KKB berusia di bawah 25 tahun dan mereka bergabung di KKB, antara lain, disebabkan terbatasnya lapangan pekerjaan.

Oleh karena itu, pemda beserta instansi terkait diminta segera melakukan program yang dapat melibatkan mereka.

"Memang benar anggota KKB seperti di Kabupaten Pegunungan Bintang rata-rata berusia di bawah 25 tahun," jelas Kombes Faizal yang juga menjabat Komandan Satgas Damai Cartenz.

Sepanjang tahun 2022 di Papua tercatat 90 kasus gangguan keamanan yang melibatkan KKB dan tercatat 53 orang meninggal baik anggota TNI-Polri maupun masyarakat.

Berbagai upaya yang dilakukan TNI, Polri, dan pemangku kepentingan lainnya tersebut diharapkan bisa menciptakan kamtibmas sekaligus meniadakan jatuhnya korban jiwa.