Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Nadia Fairuza menyatakan pembangunan infrastruktur pendidikan tahan bencana perlu menjadi perhatian pemerintah dan mendesak segera diwujudkan mengingat kondisi geografis Indonesia yang rentan bencana alam.

“Berbagai kasus kerusakan bangunan sekolah memperlihatkan ada persoalan serius dalam penanganan infrastruktur sekolah baik dari sisi kualitas bangunan hingga respon pemerintah dalam menanganinya,” kata Nadia di Jakarta, Jumat.

Infrastruktur pendidikan tersebut sangat diperlukan mengingat sudah banyak bencana yang mengakibatkan bangunan sekolah rusak hingga mengancam keselamatan dan kenyamanan para siswa.

Selain itu, kerusakan gedung sekolah juga dapat mendisrupsi kegiatan belajar dan mengajar serta menambah learning loss hingga meningkatkan angka putus sekolah.

Baca juga: ITB rekomendasikan penguatan pendidikan zona rawan SMP di Bali

Baca juga: Bangunan sekolah rawan bencana direkomendasikan pakai teknologi RISHA

Berdasarkan kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta Bank Dunia menyebutkan bahwa sebanyak 75 persen sekolah di Indonesia berada di lokasi rawan bencana.

BMKG pun telah berulang kali mengingatkan tentang adanya potensi bencana seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor akibat peralihan ke musim penghujan yang terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia.

“Oleh karena itu sudah seharusnya pembangunan infrastruktur sekolah yang tahan bencana menjadi prioritas di Indonesia,” ujar Nadia.

Terlebih lagi, Nadia menuturkan belum ada mekanisme pemeliharaan gedung sekolah yang efektif dan disesuaikan terhadap tingkat kerusakannya dengan memperhatikan prinsip-prinsip ketahanan bencana.

Menurutnya, dengan pemeliharaan gedung sekolah secara rutin maka biaya rehabilitasi gedung sekolah akan lebih terjangkau dibandingkan pembiayaan rehabilitasi gedung rusak berat.

Ia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan pendataan secara akurat seperti terkait jumlah sekolah yang rusak sekaligus tingkat keparahannya sehingga dapat menjadi langkah awal dalam mekanisme rehabilitasi sekolah yang efektif.

Pemerintah pun harus memperhatikan proses pembangunan sekolah seperti penggunaan jenis material bangunan yang tahan bencana dan memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga sekolah.

Tak hanya itu, untuk mengimbangi adanya kesadaran kebencanaan maka perlu ada perhatian terhadap pemberian materi kebencanaan kepada pelajar di sekolah sesuai dengan konteks lokal masing-masing daerah.

Adanya fasilitas pembelajaran jarak jauh seperti ketersediaan layanan internet dan gawai yang memadai hingga penyesuaian kurikulum turut penting untuk menyesuaikan kondisi pascabencana.

“Adanya pendidikan kebencanaan juga perlu dipertimbangkan tiap sekolah agar para pelajar memiliki pengetahuan dan kewaspadaan yang memadai sehingga diharapkan dapat mengurangi jumlah korban,” katanya.*

Baca juga: BPBD: 14 rumah dan dua sekolah di Sukabumi rusak terdampak gempa

Baca juga: Plan Indonesia desak sekolah tangguh bencana bagi penyintas gempa