Lee menganggap pernyataan Presiden Korsel itu "uniseluler" dan "bias".
Yoon membuat pernyataan tersebut awal pekan ini saat bertemu dengan pasukan Korea Selatan yang ditempatkan di UAE.
Pada kesempatan itu, Yoon membandingkan hubungan UAE-Iran dengan hubungan antara Korsel dan Korea Utara (Korut).
Atas pernyataan presiden Korsel tersebut, Teheran mengatakan bahwa mereka "tengah menyelidiki dan menindaklanjuti komentar campur tangan tersebut" serta menunggu penjelasan dari Kementerian Luar Negeri Korsel di Seoul.
Pernyataan tersebut juga menuai kritik dari partai oposisi di dalam negeri.
"Sangat disesalkan bahwa dia tidak bisa membuat keputusan paling mendasar," kata Lee, yang merupakan pemimpin partai oposisi utama Partai Demokrat (DP) dalam pertemuan Dewan Tertinggi partai tersebut.
Lee menyamakan insiden terkait pernyataan Yoon tersebut dengan "bencana diplomatik."
"Melalui diplomasi yang uniseluler dan bias berdasarkan anggapan bahwa 'musuh teman adalah musuh saya', Anda tidak dapat melindungi rakyat Anda dan kepentingan nasional dengan baik," kata Lee.
Ia mendesak Yoon untuk lebih memahami dasar-dasar diplomasi dan keamanan.
Lee juga mengatakan "pernyataan yang sangat salah dan sembrono" itu telah menempatkan UAE dalam posisi sulit, juga telah memprovokasi Iran.
Ia menyuarakan kekhawatiran bahwa tindakan Yoon tersebut dapat berdampak buruk bagi warga Korsel yang tinggal di negara itu serta bagi kapal-kapal Korsel yang melintasi Selat Hormuz.
Kementerian Luar Negeri Korsel telah menekankan bahwa pernyataan Yoon "tidak relevan" bagi hubungan Seoul dengan Teheran.
Kemenlu di Seoul mendesak semua pihak untuk tidak membuat "penafsiran berlebihan yang tidak perlu" dari pernyataan itu.
Menurut Kemenlu, pernyataan itu dibuat Yoon saat sang presiden menyemangati tentara Korsel.
Kementerian tersebut juga mengatakan bahwa komitmen Korsel terhadap hubungannya dengan Iran masih teguh.
Sumber: Yonhap-OANA
Baca juga: Tunggakan dibayari Korsel, Iran akan punya hak suara lagi di PBB
Baca juga: PM Korsel tiba di Iran untuk bantu hidupkan kembali kesepakatan nuklir