"Pemprov DKI harus memastikan warga ber-KTP DKI Jakarta yang terdampak pembangunan untuk direlokasi ke rusun secara humanis," kata William di Jakarta, Senin.
Terkait dengan dilanjutkannya pembangunan sodetan Kali Ciliwung, anggota Komisi Bidang Pemerintahan itu mengapresiasi Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mulai menjalankan lagi proyek yang merupakan proses normalisasi sungai ini, mengingat sebelumnya, proses normalisasi mandek selama lima tahun.
"Apresiasi untuk Pak Heru Budi telah berani melanjutkan program penuntasan banjir yang fundamental. Soalnya, program ini telah tertunda selama lima tahun," katanya.
William menegaskan bahwa seharusnya program normalisasi sungai menjadi program berkelanjutan Pemerintah Provinsi DKI, terlepas siapapun gubernurnya.
"Setiap gubernur yang menjabat harus meneruskan program normalisasi sungai atau kali, ini juga jadi salah satu upaya penanggulangan bencana," ujar William.
Baca juga: Sodetan Ciliwung diharapkan beroperasi pada Maret 2023
Baca juga: Satpol PP Jaktim layangkan surat penertiban penghuni Kali Ciliwung
Diinformasikan bahwa proyek sodetan Kali Ciliwung merupakan salah satu proyek pengairan terbesar dan terpanjang di dunia dalam sistem konstruksi air di bawah tanah.
Penuntasan proyek ini ditargetkan rampung pada April 2023.
Heru Budi Hartono saat meninjau langsung proyek pembangunan Sodetan Kali Ciliwung pada dua lokasi, yaitu di Jalan Otista Raya dan Jalan Kebon Nanas, Jakarta Timur, memastikan percepatan proyek pembangunan sodetan tersebut berjalan dengan baik dan selesai tepat waktu sesuai target.
"Di sini ada dua outlet, yang di bawah ini terowongan yang sudah hampir selesai dan tentunya nanti berfungsinya sekitar bulan Februari-Maret, paling lambat April 2023," katanya.
Dengan proyek ini, reduksi banjir diperkirakan sekitar 200 hektare. "Ini fungsinya 60 meter kubik per detik sehingga mudah-mudahan bisa mengurangi banjir di sisi utara Jakarta," kata Heru, Kamis (1/12).