Banda Aceh (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Aceh M Fadhil Rahmi meminta pemerintah pusat untuk memberi perhatian khusus kepada Aceh terkait permasalahan kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Aceh saat ini.

"Kami minta pemerintah pusat selesaikan masalah kelangkaan dan antrean panjang BBM subsidi di sejumlah daerah di Aceh," kata M Fadhil Rahmi dalam keterangannya, di Banda Aceh, Selasa.

Fadhil menyampaikan, kondisi antrean panjang pengisian BBM subsidi di Aceh sudah dimulai sejak akhir 2022 lalu, dan masih terjadi hingga awal Januari 2023 ini, tetapi belum ada solusi konkret dari pemerintah.

“Aceh itu penghasil migas, tetapi antrean BBM subsidi dimana-mana, dan belum ada solusi konkret sampai hari ini," ujar senator yang akrab disapa Syech Fadhil ini.

Dia menuturkan, sangat ironis rasanya ketika Aceh sebagai daerah yang juga penghasil minyak, tetapi kebutuhan BBM untuk masyarakatnya belum terpenuhi secara baik. Bahkan, kondisi ini sudah terjadi hampir setengah tahun.

Syech Fadhil juga mengaku telah menerima banyak keluhan masyarakat saat turun ke pesisir Aceh sepekan sebelumnya. Mayoritas warga mengeluh sulitnya memperoleh BBM subsidi untuk kebutuhan sehari-hari, terutama sopir truk dan angkutan umum lainnya.

"Para sopir harus mengantre berjam-jam untuk memperoleh BBM subsidi, masalah ini mengakibatkan jam kerja mereka berkurang," katanya pula.

Karena itu, Fadhil meminta persoalan krisis BBM subsidi di Aceh untuk menjadi persoalan serius yang harus ditangani segera. Terutama oleh DPD RI yang merupakan lembaga untuk mewakili aspirasi daerah.

"Kami juga meminta BPH Migas dapat menambah kuota BBM subsidi untuk Aceh, dan saya harap DPD RI secara kelembagaan untuk konsern dengan masalah ini,” demikian Fadhil Rahmi.
Baca juga: Antrean BBM bersubsidi masih terjadi di Aceh
Baca juga: Antrean kendaraan padati SPBU di Banda Aceh