Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang RI/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membantu menyelesaikan persoalan agraria di Desa Curahnongko di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

"Kami menawarkan nanti agar segera mendapatkan kepastian hukum, sehingga kami akan berdiskusi untuk mencari jalan keluar bersama dengan jajaran PTPN terkait dengan permasalahan lahan itu," katanya saat menyerahkan sejumlah sertifikat redistribusi tanah di Balai Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, Jumat.

Ia mengaku bangga dengan Kabupaten Jember karena sudah merampungkan sebanyak 100 persen sertifikat tanah melalui program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Tinggal kami menyelesaikan sertifikat redistribusi nya. Tentu saja, hal itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yakni mempercepat pelaksanaan program PTSL dan reforma agraria," tuturnya.

Hadi berharap pada 2024 nanti Kabupaten Jember dapat menjadi kota yang lengkap yakni semua terdaftar masuk ke PTSL dan ke digital karena melalui sistem digitalisasi yang bagus, maka masyarakat bisa aman dari mafia tanah.

Menteri ATR dan wakilnya Raja Juli Antoni datang ke Jember untuk menyerahkan 390 sertifikat redistribusi tanah di Balai Desa Sukamakmur.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingatkan warga tak agunkan sertifikat tanah ke rentenir

Baca juga: Hadi Tjahjanto gencarkan percepatan reforma agraria


Hal tersebut merupakan program yang digagas untuk mempercepat terwujudnya program reforma agraria. "Sertifikat itu merupakan bentuk kepastian setiap pemilik sertifikat atas tanah mereka masing-masing," ujarnya.

Selanjutnya, pemerintah daerah dapat memberikan akses kepada perbankan apabila sertifikat tersebut digunakan untuk berwirausaha.

"Bila pinjam ke bank, harus benar-benar dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, jangan konsumtif," ucap mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Menteri ATR terjun langsung tangani konflik agraria di Surabaya

Sementara Bupati Jember Hendy Siswanto mengapresiasi dukungan Menteri ATR/BPN untuk segera menyelesaikan persoalan agraria di Jember.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi, khususnya untuk masyarakat agar mereka sadar bahwa sertifikat tersebut penting. Tahun ini, kami berharap seluruh permasalahan tanah di Jember dapat tuntas," katanya.