Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyatakan bahwa warga persyarikatan diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, namun mereka diminta untuk tidak membawa-bawa atau mengatasnamakan organisasi dalam memberikan dukungan atau proses pemilihan.

"Warga persyarikatan memang menurut khittah diberi kebebasan untuk berpartisipasi dalam Pemilu, tetapi soal sikap memilih itu urusan setiap orang. Yang tidak boleh, membawa-bawa dan mengatasnamakan organisasi," ujar Haedar di Jakarta, Selasa.
​​​​
Haedar mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi memainkan peran dalam mengawal bangsa ini, termasuk mengenai Pemilu. Muhammadiyah bergerak sesuai dengan porsinya agar Pemilu terlaksana dengan jujur dan adil serta sesuai jadwal.

Baca juga: Haedar: Pemerintahan semakin baik jika terjadi "reshuffle" kabinet

Baca juga: Kemenkes dan Muhammadiyah jalin kemitraan di bidang kesehatan

Muhammadiyah meminta warga persyarikatan untuk menyukseskan Pemilu 2024 dan menjaga komitmen agar terlaksana sesuai aturan yang telah ditetapkan. "Sehingga, tidak lagi ada isu yang mengambangkan Pemilu 2024," kata dia.

Ia berharap warga Muhammadiyah mendorong lahirnya para elit, baik eksekutif maupun legislatif yang memiliki integritas dan berjiwa negarawan. Selain itu, pada Pemilu 2024 dapat melahirkan elit yang mengembangkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan kelompoknya.

Haedar juga meminta warga persyarikatan Muhammadiyah untuk dapat menjaga kondusifitas, persatuan dan kesatuan, serta tidak ikut memperkeruh suasana yang saat ini mulai memanas.

"Calonnya saja belum jelas sudah ribut-ribut, habis energi. Biasanya orang yang ribut-ribut itu kerjaannya kurang, orang sibuk itu tidak mikir yang gitu-gitu," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjaga kondusifitas di wilayahnya masing-masing menjelang tahun politik yang diindikasikan penuh kerawanan.

Baca juga: Menag instruksikan jajarannya jaga kondusifitas jelang tahun politik

"Saya mengingatkan kembali, 2023 sudah menjadi tahun yang diindikasikan tahun politik yang penuh kerawanan. Saya perintahkan untuk semua agar mengantisipasinya," ujar Menag.

Yaqut mengatakan bahwa agama seringkali dijadikan sebagai instrumen dalam kontestasi politik. Kondisi seperti ini harus diantisipasi dan jangan dibiarkan agar tidak menjadi benih konflik serta memecah belah keamanan bangsa.

Oleh karena itu, ia meminta para pejabat Kemenag, pusat, dan daerah perlu melakukan langkah mitigasi dan antisipasi dini.