Moeldoko menyampaikan ini menanggapi aspirasi Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) saat melakukan audensi di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis.
“KSP akan mengomunikasikan dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian/lembaga terkait lainnya agar dilakukan upaya diplomasi dengan beberapa negara tujuan, terutama yang menjadi tujuan penempatan para pekerja migran kita,” kata Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Ketua Umum APRINDO Roy Nicholas Mandey mengungkapkan keinginan sebagian besar peritel modern dari Indonesia untuk memperluas usahanya ke luar negeri selama ini masih belum bisa terlaksana lantaran belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti adanya harmonisasi atau relaksasi peraturan.
Baca juga: Moeldoko: UMKM jadi tulang punggung perekonomian nasional
Baca juga: Moeldoko tampung aspirasi pedagang Pasar Banjarsari Pekalongan
Selain itu, ia menekankan perlunya pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah negara tujuan ekspansi terkait dengan hal perizinan hingga operasional.
“Tanpa ada dukungan pemerintah, peritel modern Indonesia akan berpikir berkali-kali untuk berekspansi ke luar negeri. Padahal jika itu bisa dilakukan tentu akan menghidupkan usaha ritel modern kita. Apalagi beberapa negara tersebut tempat berkumpulnya warga Indonesia, seperti Arab Saudi,” kata Roy Nicholas Mandey.
APRINDO meminta Kantor Staf Presiden ikut menjembatani penyelesaian pencairan uang selisih atau rafaksi minyak goreng satu harga senilai Rp14.000, sebagai dampak atas Permendag No 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dengan Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Nilai rafaksi dari peritel seluruh Indonesia sekitar Rp345 miliar. Sudah satu tahun berjalan tidak ada dana yang keluar. Padahal dana tersebut sangat berarti bagi peritel,” ungkap Roy.
Menanggapi hal ini, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan BPDPKS untuk mencari solusi percepatan penyelesaian pencairan uang selisih atau rafaksi minyak goreng satu harga.
“Kami akan segera komunikasi dengan BPDPKS dan Kemendag untuk mengurai akar masalahnya,” jawab Edy yang ikut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima audensi APRINDO.
Selain itu, ia menekankan perlunya pemerintah Indonesia melakukan upaya negosiasi dengan pemerintah negara tujuan ekspansi terkait dengan hal perizinan hingga operasional.
“Tanpa ada dukungan pemerintah, peritel modern Indonesia akan berpikir berkali-kali untuk berekspansi ke luar negeri. Padahal jika itu bisa dilakukan tentu akan menghidupkan usaha ritel modern kita. Apalagi beberapa negara tersebut tempat berkumpulnya warga Indonesia, seperti Arab Saudi,” kata Roy Nicholas Mandey.
APRINDO meminta Kantor Staf Presiden ikut menjembatani penyelesaian pencairan uang selisih atau rafaksi minyak goreng satu harga senilai Rp14.000, sebagai dampak atas Permendag No 3/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dengan Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
“Nilai rafaksi dari peritel seluruh Indonesia sekitar Rp345 miliar. Sudah satu tahun berjalan tidak ada dana yang keluar. Padahal dana tersebut sangat berarti bagi peritel,” ungkap Roy.
Menanggapi hal ini, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyatakan akan segera melakukan komunikasi dengan BPDPKS untuk mencari solusi percepatan penyelesaian pencairan uang selisih atau rafaksi minyak goreng satu harga.
“Kami akan segera komunikasi dengan BPDPKS dan Kemendag untuk mengurai akar masalahnya,” jawab Edy yang ikut mendampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima audensi APRINDO.