Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meninjau dan meresmikan hunian tetap (huntap) pasca bencana badai siklon tropis seroja di Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Dalam sambutannya, Kepala Negara berharap hunian tersebut dapat menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman dan lebih baik bagi masyarakat.

"Kita harapkan nanti menjadi sebuah kompleks perumahan yang asri yang saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama," kata Presiden melalui tayangan video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.

Presiden menjelaskan bahwa hunian tersebut dibangun pemerintah dalam rangka relokasi pasca badai siklon tropis seroja yang menyebabkan banyak rumah warga rusak.

Hunian tersebut dibangun di lokasi baru yang jauh dari bantaran sungai dengan rincian sebanyak 185 rumah di Kabupaten Bima dan 107 rumah di Kabupaten Dompu yang semuanya sudah siap ditempati.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi turut menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada para penerima hunian tetap. Ia mengatakan hunian telah dilengkapi berbagai fasilitas umum yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat.

"Dengan fasilitas umum yang bapak ibu juga lihat, ada masjidnya Alhamdulillah dan ada fasum-fasum yang lainnya," tutur Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menjelaskan bahwa pembangunan rumah tersebut menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) dengan tipe 36 dan dibangun di atas lahan seluas 108 meter persegi.

Pembangunan dimulai pada Mei 2021 dan selesai pada Maret 2022 dengan total biaya pembangunan Rp57,3 miliar.

"Masyarakat telah menghuni di sini sejak awal tahun 2022 dan kami berharap upaya ini dapat memulihkan kembali yang terdampak untuk bisa tinggal di tempat yang lebih aman dan lebih layak," kata Iwan.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri.