Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa radikalisme-terorisme muncul tidak selalu berakar agama, tetapi bisa juga berlandaskan ideologis dan politik lain.

“Upaya mengaitkan agama dengan terorisme itu harus mulai dikoreksi. Hanya dalam konteks Indonesia ditengarai seakan ada skenario karena pada aksi-aksi tertentu, pasca aksi selalu ditemukan dokumen yang berkaitan dengan teologis, yang kemudian mengalihkan perhatian masyarakat dari isu penting lainnya,” kata Abdul Mu’ti dalam seri Webinar Nasional yang digelar Moya Institute bertema “Radikalisme: Adakah Akarnya di Indonesia?” dipantau dari Jakarta, Jumat.

Hal seperti itu, kata Abdul Mu’ti melanjutkan, membuat masyarakat jemu dan bersikap apatis terhadap kasus-kasus radikalisme-terorisme, seperti pada kasus bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar.

Oleh sebab itu, Mu'ti mengimbau agar penanganan tindakan radikalisme-terorisme perlu diubah menjadi pendekatan semesta yang lebih partisipastif, melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan sifatnya persuasif.

“Tidak selalu harus mengikuti pola militeristik,” ujarnya pula.

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) Komarudin Hidayat mengatakan bahwa pada tataran intelektual dan ilmuwan sudah diakui bahwa tidak ada korelasi utama antara Islam dan terorisme.

“Gerakan kelompok radikalisme-terorisme di berbagai negara juga semakin berkurang. Data yang ada menunjukkan pula bahwa agama tidak berdiri sendiri dalam gerakan radikalisme-terorisme tersebut,” kata Prof Komarudin.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto menyebutkan, ancaman radikalisme-terorisme tidak akan pernah hilang seiring dinamika politik global. Fakta-fakta kemunculan radikalisme-terorisme tetap harus menjadi perhatian publik dan pemerintah.
Baca juga: Kepala BNPT sebut KKB masuk kategori teroris
Baca juga: BNPT tingkatkan keamanan objek vital nasional dari ancaman teroris