Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus mengkalkulasi penghentian ekspor bahan mentah komoditas lain setelah memutuskan menghentikan ekspor nikel dan biji bauksit.

“Untuk komoditas lain semuanya dikalkulasi, dihitung mengenai kesiapan industrinya,” terang Jokowi saat memberikan keterangan pers tentang kebijakan menghentikan ekspor biji bauksit, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu.

Menurut Presiden, ketika industri di tanah air sudah setengah siap untuk melakukan pengolahan suatu komoditas, maka pemerintah akan segera menghentikan ekspor bahan mentah komoditas tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi: Indonesia stop ekspor bijih bauksit mulai Juni 2023

“Begitu industrinya setengah siap, nggak usah harus siap, setengah siap, langsung kita (pemerintah) hentikan, kita paksa untuk segera industrinya diselesaikan,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan pemerintah sudah banyak belajar dari kebijakan penghentian ekspor nikel.

Pada Rabu, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah akan menghentikan ekspor biji bauksit mulai Juni 2023. Keputusan ini diambil setelah sebelumnya pemerintah memutuskan menghentikan ekspor nikel mentah.

“Mulai Juni 2023 pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri,” kata Jokowi.

Dia menekankan pemerintah terus berkomitmen untuk mewujudkan kedaulatan sumber daya alam dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, terutama dalam rangka pembukaan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya dan peningkatan penerimaan devisa serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

“Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi, hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan,” jelasnya.

Dia mengatakan kebijakan penghentian ekspor nikel yang telah dilakukan sebelumnya, meningkatkan pendapatan Indonesia dari komoditas tersebut, dari sebelumnya hanya Rp17 triliun atau 1,1 miliar dolar AS di akhir tahun 2014, melonjak menjadi Rp326 triliun atau 20,9 miliar dolar AS pada tahun 2021 atau meningkat 19 kali lipat.

“Perkiraan saya tahun ini akan tembus lebih dari Rp468 triliun atau lebih dari 30 miliar dolar AS,” kata Jokowi.

Baca juga: Presiden: Kepemilikan asing terus menurun di Surat Berharga Negara
Baca juga: Presiden sebut Pemerintah akhir tahun mungkin nyatakan PPKM berhenti
Baca juga: Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tanam kurma di Bendungan Semantok