Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat menyebutkan proses pendaftaran mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin pindah ke tiga provinsi baru masih minim, padahal sudah dibuka sejak 17 November 2022.

Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya, di Jayapura, Selasa, mengatakan ASN yang sudah mendaftarkan diri untuk Provinsi Papua Tengah sebanyak 30 orang, kemudian Papua Selatan 20 orang, dan Papua Pegunungan sebanyak 15 orang.

"Kami sedang melakukan pengecekan administrasi untuk proses mutasi ASN yang ingin pindah provinsi," katanya lagi.

Menurut Marthen, para ASN sudah melakukan sumpah untuk mengabdi di mana saja, apalagi jenjang karier di provinsi baru ini cukup menjanjikan.

"Untuk itu kami terus mendorong ASN yang sudah lama agar segera mendaftarkan diri untuk dimutasikan ke tiga DOB yang baru," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Yohanis Walilo mengatakan tiga provinsi baru membutuhkan 3.200 ASN guna membantu menjalankan roda pemerintahan dengan lancar.

"Untuk penempatan ASN ke tiga provinsi baru tersebut yang pastikannya bakal diatur langsung oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang kami hanya bersifat koordinasi yang mengatur itu dari pihak Kemendagri," katanya.

Menurut Yohanis, ASN yang akan digeser ke tiga provinsi baru tersebut mulai dari pejabat eselon II, III, IV serta staf di mana yang terbentuk nantinya organisasi perangkat daerah (OPD) pada pelayanan dasar.

“Jika berdasarkan draf awal dari Kemendagri itu 1.000 pegawai terdiri dari eselon maupun staf jadi kalau di total sekitar 3.200," ujarnya pula.

Baca juga: Tiga provinsi baru di Papua perlu 3.200 ASN