Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga mendorong peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik untuk menghadapi Pemilu 2024.

"Ketika ingin mendorong keterwakilan perempuan di parlemen, tidak berhenti pada tindakan afirmatif saja. Peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik pun perlu menjadi fokus kita," kata Bintang Puspayoga dalam keterangan, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, partai politik memiliki peran besar untuk menyiapkan para perempuan terlibat di bidang politik, sekaligus menjadi ruang bagi para perempuan untuk memperoleh ilmu pengetahuan, memperluas pemahaman, meningkatkan keterampilan politiknya, serta mendapatkan dukungan moral.

Baca juga: Menteri PPPA: Perempuan agar jadi pelopor pembangunan desa inklusif

"Partai politik juga dapat turut membantu mencerahkan masyarakat tentang arti penting partisipasi perempuan di bidang politik. Sehingga semakin banyak perempuan dapat menduduki kursi-kursi pengambilan keputusan yang dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang responsif, inklusif, dan humanis," kata dia.

Ia optimistis masih terbuka kesempatan untuk menggali potensi, mendongkrak, dan mendukung kehadiran perempuan berkualitas untuk terlibat dalam politik, khususnya di perhelatan Pemilu 2024.

Baca juga: Jelang Hari Ibu, Menteri Bintang ziarah ke makam pahlawan perempuan

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA Lenny N Rosalin mengatakan perlu adanya gender mainstreaming dalam politik untuk mendorong pemenuhan afirmasi 30 persen kuota perempuan.

"Perlu adanya perubahan pada sistem yang tidak ramah perempuan. Oleh karena itu, untuk mendukung perempuan berani terjun ke dunia politik dengan mengangkat kisah dan cerita perempuan yang menjadi panutan agar bisa memberikan semangat dan inspirasi," kata Lenny N Rosalin.

Baca juga: Perempuan masa kini didorong majukan ekonomi bangsa lewat wirausaha

Lenny N Rosalin mengatakan perempuan harus terlibat aktif dalam berbagai bidang, utamanya politik, mengingat kepentingan perempuan tidak tunggal dan tidak semua kepentingan perempuan bisa diwakili oleh laki-laki.