Jakarta (ANTARA) - Badan Informasi Geospasial (BIG) menerbitkan Gazeter Republik Indonesia (GRI) Edisi I Tahun 2022 yang merupakan dokumen baku yang digunakan sebagai acuan bersama terkait nama rupabumi di Indonesia.

"Ini penting sekali, karena kita sebagai negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau. Itu perlu penamaan baku di antara banyak pulau kita," kata Kepala BIG Muh Aris Marfai dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu.

Baca juga: BIG ajak seluruh pihak berkolaborasi susun peta sebaran rawan bencana

GRI Edisi I Tahun 2022 diterbitkan dalam dua format buku, yaitu GRI yang berisi seluruh daftar nama rupabumi baku dan GRI Unsur Rupabumi Pulau yang berisi daftar nama rupabumi baku untuk unsur rupabumi pulau.

Keberadaan GRI Edisi I Tahun 2022 diharapkan dapat menjadi acuan nasional dalam penulisan baku nama rupabumi dan rujukan internasional ketika mencantumkan nama rupabumi baku yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Aris menuturkan Gazeter terwujud atas sinergi dan kolaborasi antara BIG sebagai koordinator penyelenggara nama rupabumi, dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya.

Baca juga: Airlangga: Pemanfaatan big data dukung capaian pembangunan nasionalBaca juga: "Big Bad Wolf" kembali hadir setelah dua tahun vakum

Gazeter merupakan dokumen dinamis, sehingga akan terus bertambah dan berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.

"Ada nama yang kemudian diusulkan, ada jalan yang kemudian diubah atau diberi nama yang lain, dan sebagainya," ujar Aris.

Ia mengatakan pengumpulan, penelaahan hingga pembakuan nama rupabumi di Indonesia memerlukan upaya gotong royong seluruh elemen Bangsa Indonesia.

Baca juga: Penguasaan big data dinilai solusi atasi kesenjangan kompetensi

Kolaborasi antarpihak perlu dijaga dan ditingkatkan karena kontinuitas akan sinergi yang terjalin berperan penting terhadap tersedianya nama rupabumi baku yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan.