Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan kebijakan pengadaan beras komersial di luar negeri semata-mata untuk memperkuat cadangan beras nasional dan tidak akan mengganggu beras petani, karena hanya digunakan pada kondisi tertentu.

"Penggunaannya akan diawasi secara ketat, untuk memastikan tidak masuk ke pasar. Dan kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," kata Moeldoko, usai memimpin rapat koordinasi terkait beras nasional bersama Kementan, Kemendag, Bulog, dan Badan Pangan Nasional, di Gedung Bina Graha Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan beras komersial itu hanya digunakan dalam kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan, dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.

Pemerintah telah menyiapkan 500 ribu ton beras komersial di luar negeri yang sewaktu-waktu dapat dibawa ke Indonesia.

Beras komersial tersebut merupakan persediaan akhir tahun 2022 sampai menunggu panen raya pada Februari-Maret 2023, agar Bulog dapat menyerap hasil panen petani untuk mengisi ulang kembali stoknya sampai dengan 1,2 juta ton.

"Ini diperlukan dalam rangka menjaga floor price di tingkat petani, dan berikutnya dikeluarkan pada saat produksi berkurang di akhir tahun," kata Moeldoko.

Panglima TNI 2013-2015 ini menyebut, posisi stok beras di Bulog saat ini kurang dari 500 ribu ton, dan beberapa stok beras lain berada di rumah tangga, pedagang, dan penggilingan padi.

Menurutnya, cadangan beras terbilang cenderung tersedia, namun pemerintah tetap ingin menjamin dan memastikan ketersediaan beras di masyarakat benar-benar aman, sehingga pemerintah mengambil kebijakan pengadaan beras komersil di luar negeri.

"Hal ini juga sebagai langkah untuk mengendalikan inflasi," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Moeldoko juga membantah anggapan pemenuhan cadangan beras melalui pengadaan beras komersial di luar negeri menunjukkan produksi beras tidak mencukupi.

Menurutnya, justru hasil produksi beras nasional masih terbilang surplus, di mana produksi beras nasional Januari-Desember 2022 diproyeksikan sebesar 31,90 juta ton, sementara kebutuhan beras nasional tahun 2022 sekitar 30,2 juta ton. Sehingga diproyeksikan mengalami surplus beras sekitar 1,7 juta ton.

"Produksi beras nasional dalam kondisi baik, yang mau kita jaga adalah stok beras di Bulog," kata Moeldoko.

Dalam Sidang Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/12), Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar seluruh kementerian/lembaga waspada terhadap kondisi stok beras nasional dan meminta kebutuhan beras benar-benar dihitung dengan teliti.

Presiden Jokowi juga menginstruksikan kementerian/lembaga terkait saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam pemenuhan kebutuhan beras nasional.
Baca juga: NFA pastikan stok dan harga beras PIBC aman untuk kendalikan inflasi
Baca juga: Wapres: Impor beras untuk antisipasi kekurangan stok nasional