Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyatakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum mampu mengungkap banyak pelaku korupsi.

Tak hanya hasil audit BPK, Alexander mengatakan dari kegiatan pengawasan di inspektorat setiap Kementerian/Lembaga (K/L) pun juga tidak banyak mengungkap masalah korupsi atau penyimpangan.

“Dari hasil audit BPK ini sebetulnya belum banyak mengungkap pelaku korupsi. Dari kegiatan pengawasan di inspektur setiap K/L itu tidak banyak mengungkap perkara korupsi atau penyimpangan,” katanya dalam Puncak Peringatan Hakordia Kemenkeu 2022 di Jakarta, Selasa.

Alexander menuturkan mayoritas pejabat yang tertangkap KPK merupakan orang-orang yang hanya kebetulan apes atau tidak beruntung, padahal seharusnya audit BPK dan pengawasan di inspektorat K/L bisa mengungkap lebih banyak lagi.

Menurutnya, masih banyak oknum yang kejahatannya lebih besar namun belum tertangkap, karena mereka sangat lihai dan rapi dalam menyembunyikan harta kekayaan.

Ia menyebutkan risiko tertangkap tangan seorang korupsi di Indonesia masih rendah sehingga banyak koruptor yang merasa aman dan nyaman untuk melakukan tindakan korupsi.

Baca juga: Sri Mulyani: Korupsi hambat negara untuk maju

“Saya kok merasa orang yang tertangkap tangan atau berperkara terhadap korupsi itu apes. Sebetulnya yang lain kelakuannya sama. Hanya mereka lebih rapi dalam menyembunyikannya,” jelas Alexander.

Ia menambahkan dalam ilmu ekonomi dikenal high risk high income yaitu semakin tinggi risiko sebuah pekerjaan maka penghasilan yang didapat semakin tinggi.

Di sisi lain, kata dia, hal itu berbanding terbalik dengan korupsi karena memiliki risiko sangat rendah namun penghasilan yang didapat sangat tinggi dan dalam waktu yang singkat.

“Rendah, risiko orang ketahuan korupsi sangat rendah. kalau enggak ada yang lapor enggak ada yang bisa ungkap,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan ketika suatu negara gagal membangun sebuah institusi dengan basis tata kelola yang baik dan memiliki check and balance maka sangat berpotensi terjadi penyelewengan dan korupsi.

Bahkan sebenarnya mayoritas institusi sudah memiliki sistem yang akuntabel dan di dalamnya terdapat check and balance namun belum berjalan secara efektif baik disengaja maupun tidak disengaja.

“Karena bisa saja sebuah institusi membentuk check and balance tapi tidak berjalan baik secara sengaja maupun tidak,” tegasnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Penguatan integritas antikorupsi dukung pemulihan ekonomi