Koordinator guru P3K Felisia Rosita mengungkapkan alasan mengadu ke DPRD karena tidak ada kejelasan terkait hak mereka, yakni gaji yang belum juga dibayarkan Dinas Pendidikan Provinsi Papua.
Baca juga: Untuk mutu pendidikan, 44 guru PPPK di Maybrat-Papua Barat diterima
Baca juga: Mendikbud sosialisasi penerimaan sejuta guru PPPK di Papua Barat
Dikatakannya, di dalam SK juga tertulis para guru menerima tunjangan keluarga, namun kali ini mereka masih menuntut pembayaran gaji pokok.
Pihaknya sudah pernah menanyakan perihal pembayaran gaji guru P3K kepada Dinas Pendidikan Papua, namun diarahkan ke BPKAD Papua.
Saat ke BPKAD, diungkapkan oleh bendahara gaji bahwa pembayarannya sedang dalam proses dan menyarankan bila tidak puas bisa hubungi Kepala Dinas Pendidikan.
"Kami seperti bola yang dipingpong ke sana ke mari, padahal kami hanya ingin tahu kepastian pembayaran hak dan kenapa hanya dua bulan," kata Feli.
Wakil Ketua Komisi V DPR Papua Kamasan Jackobus Komboy menyatakan akan membantu memfasilitasi pertemuan perwakilan guru P3K dengan Pemrov Papua, dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DP2AD), Kepala BKAD dan Kepala BKD untuk membahas nasib hak para guru P3K yang terkatung-katung.
Dari penjelasan terungkap bahwa SK diterima bukan November, namun di dalamnya tertulis berlaku sejak bulan Februari lalu sehingga akan segera mengundang pihak terkait.
"Para guru sudah mengabdi dan melaksanakan tugas-tugasnya sehingga nasibnya harus diperhatikan serta berharap Pemprov segera memberikan kepastian dan bila ada uang segera dibayarkan, apalagi sebentar lagi sudah memasuki Natal yang harus dirayakan dengan penuh sukacita," mantan pemain Persipura Jack Komboy.*