Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memiliki komitmen melaksanakan program pengembangan ekonomi hijau berbasis kesejahteraan masyarakat melalui penetapan sebagai program prioritas di daerah itu.

"Saya berharap ke depan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan ini secara bersama memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup di bumi dan manfaat ekonomi bagi masyarakat Kaltim," kata Gubernur Kaltim Isran Noor di Samarinda, Minggu.

Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Dinas Kehutanan menurut Gubernur Isran, sudah jelas dan pasti arah kebijakannya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi hijau.

Pembangunan ekonomi hijau yang telah digerakkan hingga saat ini melibatkan seluruh komponen dan elemen di daerah serta masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan.

"'Green economy' ujar urang Kota Bangun, 'this is the real commitment'. 'We have to make it, and we do together', pemerintah, pengusaha, masyarakat, swasta, perusahaan, akademisi dan komponen lainnya," ungkap Isran.

Baca juga: Sumber ekonomi baru untuk optimisme Indonesia

Menurut Isran, program dan kegiatan dianggap baik jika telah dilaksanakan secara baik, terencana dan menyentuh seluruh elemen bangsa, terutama masyarakat.

"Jadi, kita tidak hanya dituntut menanam, tapi diwajibkan untuk merawatnya, memeliharanya, menjaganya, berkelanjutan, secara berkesinambungan. 'That is the best'," tegas Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) ini di hadapan ratusan peserta Hari Menanam Pohon Indonesia.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Isran Noor selain menyerahkan bantuan 5.170 batang bibit tanaman untuk kawasan Stadion Utama Kaltim Palaran Samarinda.

Juga diberikan bantuan biaya pemeliharaan hutan rakyat seluas 350 hektar senilai Rp802 juta pada enam kelompok tani hutan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Bantuan biaya pembangunan hutan rakyat seluas 190 hektar senilai Rp751 juta pada enam kelompok tani hutan di Kabupaten Berau, Kutai Kartanegara, Paser dan Kutai Timur.

Baca juga: Bappenas: Ekonomi RI bisa tumbuh 6,1-6,5 persen dengan transisi hijau

Termasuk bantuan biaya pembangunan kebun bibit desa pada dua desa senilai Rp82 juta di Kabupaten Paser dan Kutai Kartanegara.

Bantuan peralatan untuk memanen madu (stup) madu kelulut pada persetujuan perhutanan sosial sebanyak 350 kotak dan enam unit alat panen untuk 15 lembaga pengelola hutan desa atau kelompok tani hutan di Kabupaten Berau, Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.

Serta bantuan bibit penghijauan lingkungan sebanyak 26.800 batang bagi kabupaten dan kota melalui Bulan Bakti Gotong Royong oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, pondok pesantren dan lembaga lainnya.

Bantuan dukungan rehabilitasi hutan dan lahan​​​ (​RHL) bagi perhutanan sosial berupa bibit tanaman produktif sebanyak 52.800 batang dan pupuk organik 48 ton, pupuk NPK 2,4 ton dan herbisida 250 liter untuk enam kelompok tani hutan dan satu lembaga pengelola hutan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Balikpapan.

Bantuan alat ekonomi produktif lima unit untuk lima lokasi kelompok masyarakat di Kabupaten Kutai Barat dan Balikpapan.

Baca juga: Ekonom sebut implementasi ekonomi hijau perlu pendekatan yurisdiksi