Jakarta (ANTARA) - Sejumlah berita seputar DKI Jakarta terjadi pada Kamis (8/12), mulai dari gudang di lantai lima kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) terbakar hingga Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kebutuhan seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah (sekda).

Berikut rangkuman seputar DKI Jakarta yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Gudang lantai lima Kemenkumham terbakar

Gudang di lantai lima kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jalan H.R. Rasuna Said No.Kav. 6-7 RT.16/4, Setiabudi, Jakarta Selatan terbakar, Kamis.

"Penyebab sementara diduga korsleting listrik dan tidak ada kendala saat evakuasi karena menggunakan sumber air dari gedung," kata Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Selatan Sugeng Wiyono saat ditemui di lokasi, di Jakarta.
Selengkapnya di sini

2. Pemprov DKI siapkan administrasi seleksi terbuka jabatan sekda

Pemprov DKI Jakarta sedang menyiapkan kelengkapan administrasi untuk kebutuhan seleksi terbuka jabatan sekretaris daerah menyusul diangkatnya Marullah Matali sebagai Deputi Gubernur bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

"Akan diumumkan secara terbuka, kami sedang mempersiapkan administrasinya," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Maria Qibtya di Jakarta, Kamis.
Selengkapnya di sini

3. PUPR: Kerja sama “bundling” PAM JAYA jadi uji coba KPBU

Kementerian PUPR menyatakan kerja sama skema pembiayaan bundling antara Perumda PAM JAYA dan PT Moya Indonesia merupakan uji coba implementasi skema bisnis Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Menurut Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herri Trisaputra Zuna skema kerja sama pembiayaan bundling dalam mengelola sejumlah Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Jakarta oleh PAM JAYA dan Moya ini bisa menjadi contoh sebagai solusi alternatif pembiayaan sejumlah proyek infrastruktur Indonesia.
Selengkapnya di sini

4. Imigrasi Jakut beri izin tinggal darurat WNA terdampar di Laut Jawa

Personel Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksa Imigrasi Jakarta Utara (Imigrasi Jakut) menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan izin mendarat dan izin tinggal darurat kepada tiga warga negara asing (WNA) yang terdampar di Laut Jawa ketika akan memasuki Ibu Kota.

Pemberian izin dilakukan sesuai peraturan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 pasal 48 ayat (1).
Selengkapnya di sini

5. Anggota DPRD minta DKI optimalkan pajak sehubungan hibah aset jalan
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengoptimalkan penerimaan pajak sehubungan dengan adanya hibah aset berupa jalan nasional senilai Rp217 triliun.

Pasalnya, kata Ida, adanya hibah jalan nasional akan menambah aset milik Pemprov DKI Jakarta yang otomatis akan menjadi kewajiban DKI Jakarta untuk merawatnya.
Selengkapnya di sini