Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengajak civitas akademika Universitas Jember (Unej) untuk menyikat habis sindikat data negara karena para oknum-oknum tersebut yang mempermainkan data negara dalam beragam bentuk kepentingan pribadi atau golongan.

"Ada 52 juta penerima bantuan sosial (bansos) yang ditengarai fiktif. Dari kasus itu bisa dihitung berapa potensi kerugian negara, mengingat satu orang bisa menerima Rp600 ribu," katanya saat memberikan kuliah umum di Auditorium Unej, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Kamis.

Menurutnya kerugian akan makin besar jika dikaitkan dengan ketidakakuratan data lain seperti berapa pastinya penerima subsidi keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan dan data lainnya.

"Oleh karena itu, saya mengajak warga Universitas Jember berkontribusi menyelamatkan uang negara," ucap artis pemeran si Oneng itu.

Baca juga: Anggota DPR: Urgensi data berbasis desa agar pembangunan terencana

Baca juga: Anggota DPR: Perlu aturan terkait penyelenggaraan pemda berbasis data

Ia mengatakan ada banyak cara membersihkan sindikat data negara, di antaranya dengan melakukan pembangunan berbasis desa/kelurahan dan kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan data (Science Based Policy).

"Saya minta dukungan warga Unej dalam usaha mendorong pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi," tuturnya.

Menurutnya produk hukum itu akan menjadi modal penting membangun dari desa dan kelurahan, sehingga data dan informasi yang valid mengenai kondisi desa dan kelurahan akan menentukan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan.

Tidak hanya bergerak di tataran legislasi, Rieke juga mendorong perguruan tinggi untuk berkolaborasi dan berjejaring dengan sesama perguruan tinggi untuk terus berinovasi membangun dan mengembangkan sistem sekaligus menciptakan metodologi pengumpulan data secara akurat.

"Data menjadi penting sebab di balik angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan, sehingga saya mengajak Wakil Ketua LPPM IPB bidang pengabdian kepada masyarakat Sofyan Sjaf mempresentasikan konsep Data Desa Presisi," ujarnya.

Rieke mengingatkan bahwa perguruan tinggi mengemban amanah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga berbagai inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi itu seharusnya menjadi landasan dalam melaksanakan pembangunan yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara Rektor Unej Iwan Taruna mengapresiasi perjuangan anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka yang mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi.

"Saya menyambut baik tawaran pengembangan konsep Data Desa Presisi mengingat pembenahan data di desa juga menjadi salah satu tema dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang digelar oleh Unej," katanya.